Berhenti Sementara, Pengembangan BRT Masih Tahap Studi Kelayakan

MAKASSAR - Proyek pengembangan bus rapid transit (BRT) di Kota Makassar terpaksa ditunda sementara. Dampak Covid-19 yang turut melanda Sulsel menjadi penyebabnya.

Baca : Bus Rapid Transit Pemprov Berhenti Beroperasi, Alasannya Karena Merugi

Kepala UPT Transportasi Mamminasata, Prayudi Syamsibar mengatakan, atas hal tersebut progresnya saat ini melambat. Poses pengembangan BRT ini masih berkutat pada tahapan studi kelayakan atau feasibility study (FS).



Survei pengembangan BRT ini merupakan implementasi proyek Sustainable Urban Transport Programme Indonesai (SUTRI NAMA) dan komponen Indonesian Bus Rapid Transit Corridor Development Project (INDOBUS).

Dengan menggandeng Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Sebahai lembaga yang diketahui sebagai pemberi hibah yang mendorong Kota Makassar sebagai kota percontohan moda transportasi massal.

"Progres BRT masih belum ada perkembangan. Agak tertunda tahapannya karena pandemi Covid-19. Kami menunggu kabar dari GIZ untuk perkembangan lebih lanjut," ujar Prayudi kepada SINDOnews.

Meski begitu, Prayudi mengaku proses studi kelayakan ini sudah mulai berjalan. Tim dari GIZ yang melakukan kajian sudah mengumpulkan data dan informasi awal terkait model pengembangan BRT. "Kemarin sebelum Covid-19 sudah masuk tahap awal FS. Cuma timnya belum sempat turun lagi. Kami juga belum dapat input jelas terkait itu GIZ," papar Prayudi.

Sebelumnya tim GIZ telah memberikan paparan awal terkait pengembangan BRT awal Maret 2020 lalu. Dari pendataan awal, dibutuhkan biaya anggaran sebesar Rp1,4 triliun (T) untuk pengembangan BRT yang layak baik dari sistem manajemen dan konstruksi.

Hanya saja, angka itu sifatnya masih dinamis. Masih sebatas pra-FS dari tim GIZ yang telah melakukan proses survei selama 3 bulan. Pematangan konsep masih akan dilakukan sembari menyatukan pemikiran dari seluruh stakeholder yang terlibat.

Sebelumnya Perwakilan GIZ, Zulazmi menuturkan, feasibility study pengembangan BRT dilakukan selama sembilan bulan. Ditargetkan bulan Juli mendatang hasil FS bisa dimatangkan.

"Kita sedang hitung bener prosesnya. Jadi itu terkait juga dengan pembiayaan dan anggaran tersedia. Tadi dikatakan, Bappenas akan mengakomodir, cuma harus disiapkan data-datanya. Makanya feasibilty study dilakukan," tutur Zulazmi.

Dia menambahkan, pihak GIZ hanya membantu mematangkan sistem, dari menyusun studi kelayakan hingga masterplan. Diharapkan, untuk konstruksi BRT kedepan, bisa diakomidir dari pemerintah, baik APBN maupun APBD.