Serikat Nelayan NU Menolak Rencana Impor Garam

SNNU menyayangkan politisi hanya hadir di kala Pemilu dan para pengusaha hanya menjadikan masyarakat sebagai objek sasaran pasar mereka. Padahal seharusnya pemerintah turut membantu masyakat agar lebih berpihak pada masyarakat kecil dengan menjadikan mereka sebagai pelaku usaha yang terkoordinir secara korporasi maupun koperasi sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

“Namun, Jika impor terus dijalankan dan bahkan ditingkatkan kwantitasnya maka dipastikan masyarakat kecil yg paling dirugikan dimana sebagian besar adalah warga Nahdliyin,” keluh dia.

Menurut dia, jika permasalahannya ada pada harga yang lebih mahal daripada impor maka sebaiknya pemerintah perlu turun langsung, berantas para mafia garam atau tengkulak nakal.

“Lakukan operasi pasar, subsidi bisa juga menjadi opsi. Data yang kami himpun dari Badan Pusat Statistik, bahwa pada 2020 sebesar impor naik drastis setelah pertengahan tahun, tepatnya bulan Agustus. Dalam kurs rupiah ke dollar AS Rp14.000, maka harga pembelian kita dari luar negeri adalah berkisar di atas Rp 1000, dari China sendiri mencapai Rp1.500 per kg nya, sedangkan hari ini harga di petani kita Rp100-300 per kg,” ungkap dia.

Untuk itu, SNNU mendesak Pemerinah Republik Indonesia untuk segera menetapkan Standar Harga Garam Nasional minimal Rp700-Rp1.000 per kg. “Kami mendukung pernyataan Ketua Umum PBNU Al Mukarrom Prof Dr KH Said Aqil Siroj MA menolak impor beras. Kami mendesak pemerintah untuk bersungguh-sungguh mewujudkan kedaulatan pangan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkas dia.