Kadin Jabar Minta Vaksinasi Buruh Tak Dibebankan ke Pengusaha

Azizah mengemukakan, buruh pabrik menjadi klaster utama penularan COVID-19 karena melibatkan banyak orang. Karena itu, biaya vaksinasi jangan dibebankan kepada pengusaha yang juga terdampak pandemi. Sebaiknya pemerintah duduk bersama dengan Kadin dalam membahas hal ini.

"Saat relaksasi, buruh harus dapat jaminan. Mandiri atau tidak, sebenarnya ada data. Yang mampu silakan, yang tidak mampu jangan jadi beban pengusaha, terutama kelompok pengusaha kecil menengah," ujarnya.

Pengusaha, tutur Azizah, bisa mengeluarkan dana CSR bagi program vaksinasi tersebut. Namun bukan untuk membayar vaksin, dana CSR bisa untuk sarana prasarana pelaksanaan vaksinasi tersebut.

"Setelah tahu vaksinnya harus membayar, ini menjadi sebuah pemikiran lagi bagi pengusaha dalam kondisi seperti ini. Sebaiknya vaksin itu gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam kondisi ini, pengusaha harus mengeluarkan uang sekitar Rp500.000 sampai Rp1 juta per orang. Cukup berat," tutur Azizah.

Vaksin gotong royong, kata Azizah, sangat mungkin dilakukan dengan berbagai cara yang saling meringankan sehingga roda perekonomian dapat segera kembali pulih dan menggeliat.