Kadin Jabar Minta Vaksinasi Buruh Tak Dibebankan ke Pengusaha
Selasa, 16 Maret 2021 - 23:28 WIB
loading...
Kadin Jabar meminta pemerintah diminta tidak membebankan biaya vaksinasi COVID-19 bagi buruh kepada pengusaha. Justru vaksinasi pekerja sektor usaha dan industri harus digratiskan. Foto/Ist
A
A
A
BANDUNG - Pemerintah diminta tidak membebankan biaya vaksinasi COVID-19 bagi kalangan buruh kepada pengusaha. Justru vaksinasi bagi pekerja sektor usaha, industri, dan pekerja seni harus digratiskan.
Baca juga: Fatwa MUI Mendukung Vaksinasi Covid-19 saat Berpuasa
Hal tersebut disampaikan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jabar. Wakil Ketua Umum Kadin Jawa Barat Bidang Corporate Social Responsibility (CSR) dan Lingkungan Hidup, Azizah Talita Dewi mengatakan, Kadin Jabar menginginkan pemerintah bergerak cepat dalam program vaksinasi bagi kelompok buruh sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional.
Baca juga: Angka Kematian Dokter dan Nakes Turun Drastis Setelah Vaksinasi COVID-19
Apalagi saat ini, 80% industri, UMkM, buruh, petani, pekerja seni, didorong kembali untuk membuka usaha mereka di tengah pandemi.
"Melihat kondisi itu, tentu perlu ada percepatan jaminan protokol kesehatan. Maka pemerintah diharapkan mempercepat vaksinasi di klaster tersebut," kata Azizah seusai rapat tentang pemulihan ekonomi nasional Kadin Jabar di Graha Kadin Jabar, Jalan Sukabumi, Kota Bandung, Senin (15/3/2021).
Azizah mengemukakan, buruh pabrik menjadi klaster utama penularan COVID-19 karena melibatkan banyak orang. Karena itu, biaya vaksinasi jangan dibebankan kepada pengusaha yang juga terdampak pandemi. Sebaiknya pemerintah duduk bersama dengan Kadin dalam membahas hal ini.
"Saat relaksasi, buruh harus dapat jaminan. Mandiri atau tidak, sebenarnya ada data. Yang mampu silakan, yang tidak mampu jangan jadi beban pengusaha, terutama kelompok pengusaha kecil menengah," ujarnya.
Pengusaha, tutur Azizah, bisa mengeluarkan dana CSR bagi program vaksinasi tersebut. Namun bukan untuk membayar vaksin, dana CSR bisa untuk sarana prasarana pelaksanaan vaksinasi tersebut.
"Setelah tahu vaksinnya harus membayar, ini menjadi sebuah pemikiran lagi bagi pengusaha dalam kondisi seperti ini. Sebaiknya vaksin itu gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam kondisi ini, pengusaha harus mengeluarkan uang sekitar Rp500.000 sampai Rp1 juta per orang. Cukup berat," tutur Azizah.
Vaksin gotong royong, kata Azizah, sangat mungkin dilakukan dengan berbagai cara yang saling meringankan sehingga roda perekonomian dapat segera kembali pulih dan menggeliat.
Baca juga: Fatwa MUI Mendukung Vaksinasi Covid-19 saat Berpuasa
Hal tersebut disampaikan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jabar. Wakil Ketua Umum Kadin Jawa Barat Bidang Corporate Social Responsibility (CSR) dan Lingkungan Hidup, Azizah Talita Dewi mengatakan, Kadin Jabar menginginkan pemerintah bergerak cepat dalam program vaksinasi bagi kelompok buruh sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional.
Baca juga: Angka Kematian Dokter dan Nakes Turun Drastis Setelah Vaksinasi COVID-19
Apalagi saat ini, 80% industri, UMkM, buruh, petani, pekerja seni, didorong kembali untuk membuka usaha mereka di tengah pandemi.
"Melihat kondisi itu, tentu perlu ada percepatan jaminan protokol kesehatan. Maka pemerintah diharapkan mempercepat vaksinasi di klaster tersebut," kata Azizah seusai rapat tentang pemulihan ekonomi nasional Kadin Jabar di Graha Kadin Jabar, Jalan Sukabumi, Kota Bandung, Senin (15/3/2021).
Azizah mengemukakan, buruh pabrik menjadi klaster utama penularan COVID-19 karena melibatkan banyak orang. Karena itu, biaya vaksinasi jangan dibebankan kepada pengusaha yang juga terdampak pandemi. Sebaiknya pemerintah duduk bersama dengan Kadin dalam membahas hal ini.
"Saat relaksasi, buruh harus dapat jaminan. Mandiri atau tidak, sebenarnya ada data. Yang mampu silakan, yang tidak mampu jangan jadi beban pengusaha, terutama kelompok pengusaha kecil menengah," ujarnya.
Pengusaha, tutur Azizah, bisa mengeluarkan dana CSR bagi program vaksinasi tersebut. Namun bukan untuk membayar vaksin, dana CSR bisa untuk sarana prasarana pelaksanaan vaksinasi tersebut.
"Setelah tahu vaksinnya harus membayar, ini menjadi sebuah pemikiran lagi bagi pengusaha dalam kondisi seperti ini. Sebaiknya vaksin itu gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam kondisi ini, pengusaha harus mengeluarkan uang sekitar Rp500.000 sampai Rp1 juta per orang. Cukup berat," tutur Azizah.
Vaksin gotong royong, kata Azizah, sangat mungkin dilakukan dengan berbagai cara yang saling meringankan sehingga roda perekonomian dapat segera kembali pulih dan menggeliat.
(shf)
Lihat Juga :
