Santoso Jadi Wali Kota Blitar, Khofifah Minta Waspadai Bahaya Terorisme
Selasa, 19 Mei 2020 - 13:56 WIB
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat melantik Santoso menjadi wali kota Blitar di Gedung Negara Grahadi. Foto/Ist
SURABAYA - Plt Wali Kota Blitar Santoso resmi dilantik menjadi wali kota pada sisa masa jabatan 2016-2020. Dia menggantikan Samanhudi Anwar yang kini mendekam di penjara lantaran divonis 5 tahun penjara.
Samanhudi dinilai terbukti menerima suap Rp1,5 miliar terkait ijon proyek pembangunan gedung baru SMPN 3 Kota Blitar pada 2018. (Baca juga: Lapas Blitar Tegaskan Tidak Ada Perlakuan Khusus untuk Samanhudi )
Santoso dilantik di Gedung Negara Grahadi oleh Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa. Pelantikan dilangsungkan dengan memperhatikan protokol COVID-19.
Dalam sambutannya, Khofifah meminta Santoso tentang mewaspadai bahaya terorisme.
Diketahui, pada Agustus 2019 lalu, Tim Datasemen Khusus (Densus) 88 Mabes Polri mengamankan tiga orang warga Kota Blitar terkait kasus terorisme. "Mereka yang terindikasi (jaringan terorisme) kemungkinan masuk pada jaringan teroris. Puasa ini pun rupanya masih ditemukan hal seperti itu (penangkapan) di Jatim," kata Khofifah, Selasa (19/5/2020).
Untuk itu, orang nomor satu di Jatim tersebut Santoso menguatkan nilai kebangsaan. Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menempatkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan hidup masyarakat. Terlebih Kota Blitar juga dikenal dengan sebutan tanah Bung Karno, harusnya juga turut menginisiasi mencintai negeri.
“Kota Blitar jangan dipikir hanya berapa kecamatan. Tapi pikiran gerakan inisiasi yang bisa memberikan pondasi dan pilar terhadap teguhnya NKRI harus diinisasi oleh siapapun, di mana saja, dan kapan saja," kata dia meminta.
Menurut Khofifah, Santoso punya waktu sembilan bulan menyelesaikan tugasnya sebagai wali kota. Artinya dia tidak membutuhkan wakil sebagai pendamping. Namun mantan menteri sosial itu mengingatkan tugas berat disisa masa jabatan tersebut.
Santoso harus segera menyelesaikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang direvisi karena merebaknya COVID-19. "Mari mencintai negeri ini dengan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” kata dia.
Sementara itu, Wali Kota Blitar Santoso menyatakan akan menggerakkan tiga pilar, TNI, Polri dan pemerintah daerah dalam mengatasi penyebaran COVID-19.
Selama ini, kata dia, untuk COVID-19, banyak dari pasien yang terjangkit merupakan pekerja yang bekerja dari luar Blitar. “Sehingga, kami terus melihat perkembangan penyebaran terutama orang yang datang dari luar Kota Blitar,” kata dia.
Samanhudi dinilai terbukti menerima suap Rp1,5 miliar terkait ijon proyek pembangunan gedung baru SMPN 3 Kota Blitar pada 2018. (Baca juga: Lapas Blitar Tegaskan Tidak Ada Perlakuan Khusus untuk Samanhudi )
Santoso dilantik di Gedung Negara Grahadi oleh Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa. Pelantikan dilangsungkan dengan memperhatikan protokol COVID-19.
Dalam sambutannya, Khofifah meminta Santoso tentang mewaspadai bahaya terorisme.
Diketahui, pada Agustus 2019 lalu, Tim Datasemen Khusus (Densus) 88 Mabes Polri mengamankan tiga orang warga Kota Blitar terkait kasus terorisme. "Mereka yang terindikasi (jaringan terorisme) kemungkinan masuk pada jaringan teroris. Puasa ini pun rupanya masih ditemukan hal seperti itu (penangkapan) di Jatim," kata Khofifah, Selasa (19/5/2020).
Untuk itu, orang nomor satu di Jatim tersebut Santoso menguatkan nilai kebangsaan. Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menempatkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan hidup masyarakat. Terlebih Kota Blitar juga dikenal dengan sebutan tanah Bung Karno, harusnya juga turut menginisiasi mencintai negeri.
“Kota Blitar jangan dipikir hanya berapa kecamatan. Tapi pikiran gerakan inisiasi yang bisa memberikan pondasi dan pilar terhadap teguhnya NKRI harus diinisasi oleh siapapun, di mana saja, dan kapan saja," kata dia meminta.
Menurut Khofifah, Santoso punya waktu sembilan bulan menyelesaikan tugasnya sebagai wali kota. Artinya dia tidak membutuhkan wakil sebagai pendamping. Namun mantan menteri sosial itu mengingatkan tugas berat disisa masa jabatan tersebut.
Santoso harus segera menyelesaikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang direvisi karena merebaknya COVID-19. "Mari mencintai negeri ini dengan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” kata dia.
Sementara itu, Wali Kota Blitar Santoso menyatakan akan menggerakkan tiga pilar, TNI, Polri dan pemerintah daerah dalam mengatasi penyebaran COVID-19.
Selama ini, kata dia, untuk COVID-19, banyak dari pasien yang terjangkit merupakan pekerja yang bekerja dari luar Blitar. “Sehingga, kami terus melihat perkembangan penyebaran terutama orang yang datang dari luar Kota Blitar,” kata dia.
(nth)
tulis komentar anda