Ridwan Kamil di Pusaran Polemik, Demokrat Jabar: Mereka Semakin Kerasukan
Selasa, 02 Maret 2021 - 17:46 WIB
"Weleh, DPC dan DPD yang mana? Setahu saya semua Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia sudah berikrar dan solid bersama Ketum AHY dan jajarannya. Jangan-jangan, malah yang disampaikan adalah DPD yang abal-abal," tegasnya.
Asep menjelaskan, dalam AD/ART Partai Demokrat disebutkan bahwa penyelenggaraan KLB wajib memenuhi syarat adanya permohonan dari DPC dan DPD dalam jumlah tertentu serta mengharuskan adanya persetujuan Majelis Tinggi Partai (MTP).
"Pertanyaan saya, DPC dan DPD yang mana, lalu dimana juga posisi persetujuan MTP-nya. Ini bukan masalah dinasti atau bukan, ini masalah ketentuan internal partai yang sudah disahkan oleh negara melalui Kemenkum HAM," jelasnya.
Oleh karenanya, Asep menyebut mereka yang ngotot menggelar KLB bisa dipastikan merupakan gerombolan liar. Sebab, kata Asep, apa yang dilakukan di luar aturan minta yang sudah disahkan oleh negara.
"Kenapa jadi gerombolan liar? karena ada problem mendasar lainnya yang menyangkut legitimasi penyelenggaranya. Bagaimana mungkin ada orang yang sudah dipecat sebagai kader dari partai yang sah dan diakui negara, tapi malah merasa berhak menyelenggarakan KLB," tandasnya.
Sebelumnya, salah satu pendiri Partai Demokrat, Darmizal mengungkapkan, sudah ada banyak nama yang diwacanakan untuk menggantikan AHY.
Selain Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Darmizal juga mengatakan ada nama lain yang muncul, seperti Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, dan Ketum Partai Emas Hasnaeni.
"Beberapa nama muncul diwacanakan para kader pemilik suara, antara lain Edhie Baskoro Yudhoyono, Ridwal Kamil Gubernur Jabar, Pak Isran Noor, Gubernur Kaltim. Ada juga Hasnaeni yang sudah jadi Ketum Partai Emas," ujar Darmizal kepada wartawan, Senin (1/3/2021) malam.
Pendiri Partai Demokrat lainnya, Hencky Luntungan mengklaim, KLB sudah mendapat dukungan sebanyak 80 persen suara DPC Partai Demokrat. "Sudah, sudah, sudah, sudah. Mungkin sudah capai sampai di 70, 80 persen," kata Hencky kepada wartawan, Senin (1/3/2021).
Hencky yakin KLB Partai Demokrat akan tetap berjalan tanpa harus mendapat persetujuan dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya, KLB akan tetap berjalan jika para pemegang suara di DPC dan DPD bersepakat.
Asep menjelaskan, dalam AD/ART Partai Demokrat disebutkan bahwa penyelenggaraan KLB wajib memenuhi syarat adanya permohonan dari DPC dan DPD dalam jumlah tertentu serta mengharuskan adanya persetujuan Majelis Tinggi Partai (MTP).
"Pertanyaan saya, DPC dan DPD yang mana, lalu dimana juga posisi persetujuan MTP-nya. Ini bukan masalah dinasti atau bukan, ini masalah ketentuan internal partai yang sudah disahkan oleh negara melalui Kemenkum HAM," jelasnya.
Oleh karenanya, Asep menyebut mereka yang ngotot menggelar KLB bisa dipastikan merupakan gerombolan liar. Sebab, kata Asep, apa yang dilakukan di luar aturan minta yang sudah disahkan oleh negara.
"Kenapa jadi gerombolan liar? karena ada problem mendasar lainnya yang menyangkut legitimasi penyelenggaranya. Bagaimana mungkin ada orang yang sudah dipecat sebagai kader dari partai yang sah dan diakui negara, tapi malah merasa berhak menyelenggarakan KLB," tandasnya.
Sebelumnya, salah satu pendiri Partai Demokrat, Darmizal mengungkapkan, sudah ada banyak nama yang diwacanakan untuk menggantikan AHY.
Selain Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Darmizal juga mengatakan ada nama lain yang muncul, seperti Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, dan Ketum Partai Emas Hasnaeni.
"Beberapa nama muncul diwacanakan para kader pemilik suara, antara lain Edhie Baskoro Yudhoyono, Ridwal Kamil Gubernur Jabar, Pak Isran Noor, Gubernur Kaltim. Ada juga Hasnaeni yang sudah jadi Ketum Partai Emas," ujar Darmizal kepada wartawan, Senin (1/3/2021) malam.
Pendiri Partai Demokrat lainnya, Hencky Luntungan mengklaim, KLB sudah mendapat dukungan sebanyak 80 persen suara DPC Partai Demokrat. "Sudah, sudah, sudah, sudah. Mungkin sudah capai sampai di 70, 80 persen," kata Hencky kepada wartawan, Senin (1/3/2021).
Hencky yakin KLB Partai Demokrat akan tetap berjalan tanpa harus mendapat persetujuan dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya, KLB akan tetap berjalan jika para pemegang suara di DPC dan DPD bersepakat.
tulis komentar anda