Minimalisir Konflik BLT, Wali Kota Bima Tegaskan Pusat Beri Tenggang Waktu untuk Daerah
Jum'at, 15 Mei 2020 - 05:31 WIB
"Agar menghindari konflik, maka pendataan harus melibatkan RT dan RW di masing masing kelurahan," ucapnya.
"Untuk mengantisipasi kembali munculnya gejolak, dari lima kecamatan di Kota Bima, 2 kecamatan di antaranya Kecamatan Raba dan Kecamatan Rasanae Timur, saya pending untuk pembagian BLT meski sudah ada anggarannya. Semua itu harus didata ulang demi kebaikan bersama. Dan itu adalah solusi tepat agar masyarakat tidak lagi menyalahkan pemerintah," tambahnya.
Lutfi berpesan ke depan agar masyarakat tidak lagi menggelar unjuk rasa yang bersifat anarkis hingga merusak fasilitas negara. "Mengantisipasi bagi warga yang tidak dapat BLT pusat, pemerintah daerah sudah menyediakan bantuan lain seperti JPS sehingga pemerataan pun terjadi dan dapat dirasakan oleh masyarakat di tengah pandemi Covid-19," ungkap wali kota.
"Untuk mengantisipasi kembali munculnya gejolak, dari lima kecamatan di Kota Bima, 2 kecamatan di antaranya Kecamatan Raba dan Kecamatan Rasanae Timur, saya pending untuk pembagian BLT meski sudah ada anggarannya. Semua itu harus didata ulang demi kebaikan bersama. Dan itu adalah solusi tepat agar masyarakat tidak lagi menyalahkan pemerintah," tambahnya.
Lutfi berpesan ke depan agar masyarakat tidak lagi menggelar unjuk rasa yang bersifat anarkis hingga merusak fasilitas negara. "Mengantisipasi bagi warga yang tidak dapat BLT pusat, pemerintah daerah sudah menyediakan bantuan lain seperti JPS sehingga pemerataan pun terjadi dan dapat dirasakan oleh masyarakat di tengah pandemi Covid-19," ungkap wali kota.
(jon)
Lihat Juga :