Peduli HAM, Indah Putri Indriani Dapat Penghargaan dari Kemenkumham RI
Senin, 14 Desember 2020 - 12:12 WIB
Bupati Indah Putri Indriani menerima penghargaan dari Kemenkumham RI. Penghargaan diserahkan Gubernur Sulsel, HM Nurdin Abdullah. Foto: Humas Pemkab Luwu Utara
MAKASSAR - Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani (IDP) kembali menerima penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Penghargaan itu diterima langsung IDP di Hotel Claro, Makassar, Senin (14/12/2020).
Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI kepada sejumlah kepala daerah dalam rangka memperingati hari hak asasi manusia (HAM) sedunia tahun 2020.
Baca juga: Pemprov Sulsel Raih Penghargaan Menkumham
"Banyak kriteria yang menjadi penilaian Kemenkumham RI , bagaimana pemenuhan hak asasi dalam kehidupan sehari hari, seperti pendidikan, perumahan, lingkungan hidup, tenaga kerja dan beberapa kriteria lainya. Jadi kriterianya tidak mudah," kata Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM RI wilayah Sulsel, Harun Sulianto, usai penyerahan penghargaan di Hotel Claro Makassar.
Selain itu, lanjut Harun, kementerian juga melihat bagaimana pemerintah daerah dalam melakukan pemenuhan hak asasi manusia kepada kaum perempuan, lansia dan anak-anak melalui program, dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah setempat.
"Jadi kita lihat juga program pemerintah setempat, bagaimana kebijakan mereka, apa yang dilakulan untuk pemenuhan hak-hak mereka. Programnya efektif atau tidak," pungkasnya.
Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI kepada sejumlah kepala daerah dalam rangka memperingati hari hak asasi manusia (HAM) sedunia tahun 2020.
Baca juga: Pemprov Sulsel Raih Penghargaan Menkumham
"Banyak kriteria yang menjadi penilaian Kemenkumham RI , bagaimana pemenuhan hak asasi dalam kehidupan sehari hari, seperti pendidikan, perumahan, lingkungan hidup, tenaga kerja dan beberapa kriteria lainya. Jadi kriterianya tidak mudah," kata Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM RI wilayah Sulsel, Harun Sulianto, usai penyerahan penghargaan di Hotel Claro Makassar.
Selain itu, lanjut Harun, kementerian juga melihat bagaimana pemerintah daerah dalam melakukan pemenuhan hak asasi manusia kepada kaum perempuan, lansia dan anak-anak melalui program, dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah setempat.
"Jadi kita lihat juga program pemerintah setempat, bagaimana kebijakan mereka, apa yang dilakulan untuk pemenuhan hak-hak mereka. Programnya efektif atau tidak," pungkasnya.
Lihat Juga :