Plt Kepala BKPSDM yang Baru Diharap Mampu Disiplinkan Tenaga Honorer
Selasa, 01 Desember 2020 - 16:20 WIB
Pj Wali Kota Makassar meminta Plt BKPSDM Makassar yang baru mendisiplinkan tenaga honorer. Foto: Sindonews/ilustrasi
MAKASSAR - Pj Wali Kota Makassar , Rudy Djamaluddin menunjuk M Yasir sebagai Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar.
Selain sebagai Plt Kepala BKPSDM menggantikan Basir Rakhman, Yasir juga merangkap jabatan sebagai Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar.
Rudy mengatakan, tidak memiliki alasan khusus mengganti Basri Rakhman sebagai Plt Kepala BKPSDM. Menurut dia, pergantian ini tak lain hanya untuk mengoptimalisasi kinerja BKPSDM sebagai koordinator pegawai di lingkup Pemkot Makassar .
"Kita cuma mau mengoptimalisasi tugas BKPSDM, jadi kita lakukan penguatan kembali untuk meningkatkan kembali kinerja ASN melalui pemantauan lebih ketat," ujar Rudy, Selasa (1/12/2020).
Tidak hanya ASN, pejabat yang baru juga diharap bisa mendisiplinkan tenaga honorer yang jumlahnya tidak sedikit. Apalagi, anggaran yang dialokasikan untuk gaji tenaga honorer mencapai Rp152 miliar per tahunnya.
"Kita harus memastikan bahwa tenaga honorer yang digaji negara betul-betul bisa bekerja untuk negara," tegas dia.
Selain sebagai Plt Kepala BKPSDM menggantikan Basir Rakhman, Yasir juga merangkap jabatan sebagai Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar.
Rudy mengatakan, tidak memiliki alasan khusus mengganti Basri Rakhman sebagai Plt Kepala BKPSDM. Menurut dia, pergantian ini tak lain hanya untuk mengoptimalisasi kinerja BKPSDM sebagai koordinator pegawai di lingkup Pemkot Makassar .
"Kita cuma mau mengoptimalisasi tugas BKPSDM, jadi kita lakukan penguatan kembali untuk meningkatkan kembali kinerja ASN melalui pemantauan lebih ketat," ujar Rudy, Selasa (1/12/2020).
Tidak hanya ASN, pejabat yang baru juga diharap bisa mendisiplinkan tenaga honorer yang jumlahnya tidak sedikit. Apalagi, anggaran yang dialokasikan untuk gaji tenaga honorer mencapai Rp152 miliar per tahunnya.
"Kita harus memastikan bahwa tenaga honorer yang digaji negara betul-betul bisa bekerja untuk negara," tegas dia.
(agn)
tulis komentar anda