Cabup Ali Nurudin Berkomitmen Permudah Birokrasi dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kendal
Selasa, 01 Desember 2020 - 14:21 WIB
Sementara itu, Cawabup Yekti Handayani menyampaikan perlunya validitas data kemiskinan di Dinas Sosial. Menurutnya, data kemiskinan tersebut akan menjadi acuan dalam penganggaran layanan kesehatan sesuai kemampuan daerah.
"Karena mekanismenya Dinsos menerima pengajuan data warga yang belum memiliki BPJS, apakah itu yang dibayar oleh pemerintah maupun mandiri, Dinsos juga perlu punya data kemiskinan yang valid sebagai pembanding," terang Cawabup Ani, pengusaha yang juga berprofesi sebagai guru.
Selain itu, Ani menekankan perlunya sinkronisasi kerjasama antar OPD mengingat terkait pelayanan kesehatan pengganti SKTM tidak hanya melibatkan satu instansi.
"Karena mekanismenya Dinsos menerima pengajuan data warga yang belum memiliki BPJS, apakah itu yang dibayar oleh pemerintah maupun mandiri, Dinsos juga perlu punya data kemiskinan yang valid sebagai pembanding," terang Cawabup Ani, pengusaha yang juga berprofesi sebagai guru.
Selain itu, Ani menekankan perlunya sinkronisasi kerjasama antar OPD mengingat terkait pelayanan kesehatan pengganti SKTM tidak hanya melibatkan satu instansi.
(atk)
Lihat Juga :