Pemkab Sinjai Rapat Penyusunan Baseline Manajemen Risiko Indeks
Rabu, 18 November 2020 - 13:33 WIB
Rapat penyusunan baseline manajemen risiko indeksi (MRI) yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai, Rabu (18/11/2020). Foto: Humas Pemerintah Sinjai
SINJAI - Pemerintah Kabupaten (pemkab) Sinjai melalui Inspektorat Daerah melakukan rapat penyusunan baseline manajemen risiko indeks (MRI) di aula Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai, Rabu (18/11/2020).
Kegiatan ini digagas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Sulsel. BPKP menghadirkan narasumber untuk melakukan pendampingan danmemberi pemahaman ke instansi lingkup pemkab Sinjai .
Baca juga: Bupati Dorong Pelaku Wisata Buat Cendera Mata Khas Sinjai
Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai, A Adeha Syamsuri menjelaskan, rapat ini dilaksanakan untuk memperoleh data awal kualitas penerapan risiko pada pemerintah daerah untuk mencapai target RPJMN 2020-2024, yang hasilnya akan digunakan sebagai panduan dalam pembinaan penerapan manajemen risiko.
"Kegiatan ini adalah langkah awal kita dalam mengidentifikasi kemungkinan risiko-risiko yang muncul pada pelaksanaan kegiatan kita di masing-masing instansi," jelasnya.
Adapun metodologi yang digunakan pada kegiatan ini, yaitu dengan menyebarkan dan pengisian kuesioner. Berdasarkan pantauan, narasumber dari BPKP Provinsi Sulsel memberikan petunjuk dan pendampingan dalam pengisian kuesioner tersebut.
Kegiatan ini digagas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Sulsel. BPKP menghadirkan narasumber untuk melakukan pendampingan danmemberi pemahaman ke instansi lingkup pemkab Sinjai .
Baca juga: Bupati Dorong Pelaku Wisata Buat Cendera Mata Khas Sinjai
Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai, A Adeha Syamsuri menjelaskan, rapat ini dilaksanakan untuk memperoleh data awal kualitas penerapan risiko pada pemerintah daerah untuk mencapai target RPJMN 2020-2024, yang hasilnya akan digunakan sebagai panduan dalam pembinaan penerapan manajemen risiko.
"Kegiatan ini adalah langkah awal kita dalam mengidentifikasi kemungkinan risiko-risiko yang muncul pada pelaksanaan kegiatan kita di masing-masing instansi," jelasnya.
Adapun metodologi yang digunakan pada kegiatan ini, yaitu dengan menyebarkan dan pengisian kuesioner. Berdasarkan pantauan, narasumber dari BPKP Provinsi Sulsel memberikan petunjuk dan pendampingan dalam pengisian kuesioner tersebut.
Lihat Juga :