Mungkinkah Pemekaran Kota Lembang, Ini yang Jadi Pertimbangan Forkodetada
Rabu, 04 November 2020 - 18:26 WIB
Kawasan Alun-alun Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), yang diprediksi akan menjadi pusat perkotaan ketika rencana pemekaran Kota Lembang terealisasi. Foto/SINDOnews/Adi Haryanto
BANDUNG - Rencana pemekaran sembilan daerah otonomi baru (DOB) di Jawa Barat termasuk Kota Lembang disambut positif oleh tokoh penggerak pemekaran dan masyarakat Lembang.
Selain untuk wemujudkan keinginan Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang menginkan di Jabar ada 40 kabupaten/kota, adanya pemekaran wilayah akan lebih mendekatkan pelayanan ke masyarakat.
Wakil Ketua 1 Forum Koordinasi Desain Penataan Daerah (Forkodetada) CDOB Kota Lembang, Kusna Sunardi mengatakan, pembentukan DOB salah satunya Kota Lembang, sesuai dengan visi Gubernur Jabar Ridwan Kamil. (BACA JUGA: Usai Libur Panjang, PKL di Lembang Bongkar Lapak Dagangan dengan Sukarela)
Ini dikarenakan dibandingkan dengan provinsi lain seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur, Provinsi Jabar memiliki kabupaten/kota paling sedikit yakni hanya 27. Sementara Jawa Timur punya 29 kabupaten dan 9 kota, sedangkan Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota.
"Kami setuju dan mendorong pemekaran Kota Lembang. Dari sembilan CDOB lima di antaranya sudah menyelesaikan dokumen kepentingan pemekaran, termasuk Kota Lembang. Ini mencerminkan kalau Forkodetada CDOB Kota Lembang serius," tuturnya kepada SINDOnews, Rabu (4/11/2020).
Proses pemekaran Kota Lembang diakuinya masih panjang, sebab idealnya sebelum itu harus ada pemekaran Kecamatan Lembang. Sehingga ketika menjadi kota bisa mencakup Kecamatan Parongpong, Cisarua, Kecamatan Lembang, dan kecamatan baru yang dimekarkan dari Kecamatan Lembang.
Termasuk juga melakukan sosialisasi ke desa-desa yang menjadi cakupan daerah serta persetujuan dari kabupaten induk, yakni Kabupaten Bandung Barat (KBB). Namun dengan dorongan ke pemerintah pusat melalui Pemprov Jabar, bisa terjadi percepatan dalam realisasi pemekaran. (BACA JUGA: Rapid Test 120 Wisatawan di TWGC Lembang, Satu Orang Diketahui Reaktif)
"Dengan empat kecamatan saya rasa Kota Lembang sudah cukup, atau meminta Cimeyan, Kabupaten Bandung, juga sangat memungkinkan," ucapnya.
Kepala Desa Suntenjaya, Lembang, Asep wahyono menilai ada dampak positif dan negatif dari rencana pemekaran Kota Lembang dari KBB. Positifnya masyarakat jadi lebih terperhatikan dan akses ke pemerintah lebih dekat. Negatifnya, karena kota maka jadi kelurahan, sehingga tradisi Pilkades jadi hilang dan kehidupan tradisional desa bisa tergerus urbanisasi.
"Suntenjaya ini kan daerah perbatasan yang warganya masih kental nuansa pedesaan. Jangan sampai karena jadi kota budaya gotong royongnya hilang, mesti ada pengecualian. Misalnya Suntenjaya jadi kota agrowisata jangan sampai jadi kawasan industri, karena kulturnya ga akan nyambung," terangnya.
Selain untuk wemujudkan keinginan Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang menginkan di Jabar ada 40 kabupaten/kota, adanya pemekaran wilayah akan lebih mendekatkan pelayanan ke masyarakat.
Wakil Ketua 1 Forum Koordinasi Desain Penataan Daerah (Forkodetada) CDOB Kota Lembang, Kusna Sunardi mengatakan, pembentukan DOB salah satunya Kota Lembang, sesuai dengan visi Gubernur Jabar Ridwan Kamil. (BACA JUGA: Usai Libur Panjang, PKL di Lembang Bongkar Lapak Dagangan dengan Sukarela)
Ini dikarenakan dibandingkan dengan provinsi lain seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur, Provinsi Jabar memiliki kabupaten/kota paling sedikit yakni hanya 27. Sementara Jawa Timur punya 29 kabupaten dan 9 kota, sedangkan Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota.
"Kami setuju dan mendorong pemekaran Kota Lembang. Dari sembilan CDOB lima di antaranya sudah menyelesaikan dokumen kepentingan pemekaran, termasuk Kota Lembang. Ini mencerminkan kalau Forkodetada CDOB Kota Lembang serius," tuturnya kepada SINDOnews, Rabu (4/11/2020).
Proses pemekaran Kota Lembang diakuinya masih panjang, sebab idealnya sebelum itu harus ada pemekaran Kecamatan Lembang. Sehingga ketika menjadi kota bisa mencakup Kecamatan Parongpong, Cisarua, Kecamatan Lembang, dan kecamatan baru yang dimekarkan dari Kecamatan Lembang.
Termasuk juga melakukan sosialisasi ke desa-desa yang menjadi cakupan daerah serta persetujuan dari kabupaten induk, yakni Kabupaten Bandung Barat (KBB). Namun dengan dorongan ke pemerintah pusat melalui Pemprov Jabar, bisa terjadi percepatan dalam realisasi pemekaran. (BACA JUGA: Rapid Test 120 Wisatawan di TWGC Lembang, Satu Orang Diketahui Reaktif)
"Dengan empat kecamatan saya rasa Kota Lembang sudah cukup, atau meminta Cimeyan, Kabupaten Bandung, juga sangat memungkinkan," ucapnya.
Kepala Desa Suntenjaya, Lembang, Asep wahyono menilai ada dampak positif dan negatif dari rencana pemekaran Kota Lembang dari KBB. Positifnya masyarakat jadi lebih terperhatikan dan akses ke pemerintah lebih dekat. Negatifnya, karena kota maka jadi kelurahan, sehingga tradisi Pilkades jadi hilang dan kehidupan tradisional desa bisa tergerus urbanisasi.
"Suntenjaya ini kan daerah perbatasan yang warganya masih kental nuansa pedesaan. Jangan sampai karena jadi kota budaya gotong royongnya hilang, mesti ada pengecualian. Misalnya Suntenjaya jadi kota agrowisata jangan sampai jadi kawasan industri, karena kulturnya ga akan nyambung," terangnya.
(vit)
tulis komentar anda