Dampak Pandemi Corona, Warga Minta Kebijaksanaan Terkait SPP Sekolah
Rabu, 06 Mei 2020 - 08:41 WIB
Seorang anak belajar sesuai anjuran pemerintah yakni melalui siaran program belajar TVRI selama belajar dari rumah. Foto/Berli Z
PALEMBANG - Sejumlah warga yang menyekolahkan anaknya di sekolah swasta meminta kebijaksanaan pihak terkait untuk memberikan keringanan pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) selama pandemi Covid-19. Mereka menyadari SPP adalah bentuk kewajiban orangtua, namun kondisi saat ini sangat tidak terduga.
Zulham, seorang wali murid di Soak Palembang mengaku sangat berharap kebijaksanaan pihak yayasan tempat anaknya sekolah. “Kita tidak memaksa atau menyalahkan pihak sekolah, tapi mohon kebijaksanaan dan mungkin ada solusi dari pemerintah,” ujarnya di Palembang, Rabu (6/5/2020).
Semenjak Corona melanda, karyawan truk cor beton yang juga pengelola loket travel antar kabupaten di Sumsel ini kesulitan. “Kan sejak Maret tidak sekolah dan belum tahu kapan sekolah lagi, kita berharap ada keringanan dari SPP itu. Apakah ada potongan, mungkin penundaan,” katanya.
Wali murid lainnya, Faisal warga Alang – alang Lebar, Palembang juga berharap ada kebijakan untuk mengurangi beban pembayaran SPP sebesar Rp350 ribu per bulan untuk anaknya yang masih kelas empat SD. “Kondisi sekarang ini siapa yang tidak terdampak dan kondisi ini tidak kita inginkan. Mohonlah pengertian sama – sama terhadap situasi saat ini. Bahkan banyak wali murid yang sudah dirumahkan,” katanya.
Apalagi, sambungnya, sejak Maret lalu sekolah dari rumah. Artinya sekolah tidak lagi mengeluarkan biaya operasional yang besar. “Tapi kita memahami ada guru yang tetap harus dipikirkan pihak sekolah,” sebutnya.
Sementara itu, menanggapi keluhan wali murid ini, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang A Zulinto mengatakan, sekolah swasta dikembalikan kepada kebijakan pengelola yakni yayasan untuk mempertimbangkan kondisi saat ini. “Kalau sekolah negeri SPP memang tidak ada atau gratis. Untuk sekolah swasta kembali kebijaksanaan yayasan sekolah itu untuk mempertimbangkan,” katanya.
Kebijakan yang diberikan dapat saja berupa tidak harus membayar penuh atau disepakati kelonggaran waktu pembayaran. “Bisa saja disepakati bersama, tentu ada kebijakan masing – masing sekolah swasta,” sebutnya.
Zulham, seorang wali murid di Soak Palembang mengaku sangat berharap kebijaksanaan pihak yayasan tempat anaknya sekolah. “Kita tidak memaksa atau menyalahkan pihak sekolah, tapi mohon kebijaksanaan dan mungkin ada solusi dari pemerintah,” ujarnya di Palembang, Rabu (6/5/2020).
Semenjak Corona melanda, karyawan truk cor beton yang juga pengelola loket travel antar kabupaten di Sumsel ini kesulitan. “Kan sejak Maret tidak sekolah dan belum tahu kapan sekolah lagi, kita berharap ada keringanan dari SPP itu. Apakah ada potongan, mungkin penundaan,” katanya.
Wali murid lainnya, Faisal warga Alang – alang Lebar, Palembang juga berharap ada kebijakan untuk mengurangi beban pembayaran SPP sebesar Rp350 ribu per bulan untuk anaknya yang masih kelas empat SD. “Kondisi sekarang ini siapa yang tidak terdampak dan kondisi ini tidak kita inginkan. Mohonlah pengertian sama – sama terhadap situasi saat ini. Bahkan banyak wali murid yang sudah dirumahkan,” katanya.
Apalagi, sambungnya, sejak Maret lalu sekolah dari rumah. Artinya sekolah tidak lagi mengeluarkan biaya operasional yang besar. “Tapi kita memahami ada guru yang tetap harus dipikirkan pihak sekolah,” sebutnya.
Sementara itu, menanggapi keluhan wali murid ini, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang A Zulinto mengatakan, sekolah swasta dikembalikan kepada kebijakan pengelola yakni yayasan untuk mempertimbangkan kondisi saat ini. “Kalau sekolah negeri SPP memang tidak ada atau gratis. Untuk sekolah swasta kembali kebijaksanaan yayasan sekolah itu untuk mempertimbangkan,” katanya.
Kebijakan yang diberikan dapat saja berupa tidak harus membayar penuh atau disepakati kelonggaran waktu pembayaran. “Bisa saja disepakati bersama, tentu ada kebijakan masing – masing sekolah swasta,” sebutnya.
(mpw)
tulis komentar anda