BNPP Gagas Pembentukan 'New Border Town' di Perbatasan Negara
Rabu, 30 September 2020 - 19:50 WIB
Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP Robert Simbolon saat meninjau Patok Perbatasan RI-Malaysia di Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Selasa 29 September 2020. Foto SINDOnews/SM Said
SAMBAS - Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) menggagas pembentukan kota baru di perbatasan negara atau new border town. Gagasan ini muncul setelah ditemukan adanya ketidak efektifan atau pemaksimalan dalam pengelolaan lintas batas negara selama ini.
"Semua instrumen pengelolaan perbatasan negara kita miliki dimana kita punya Posal, Pos Pamtas, dan PLBN. Bahkan kita punya struktur pemerintahan sampai tingkat desa di daerah perbatasan tetapi tidak kunjung juga kita menemukan keefektifan atau pemaksimalan dalam pengelolaan lintas batas negara," kata Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP Robert Simbolon saat meninjau Pos Pamtas RI-Malaysia di Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Selasa 29 September 2020.
Menurut dia, ke depan harus dikembangkan kebijakan yang terintegrasi mungkin juga model-model yang sudah dimiliki sekarang perlu diperluas. (Baca: 29 Titik Lintas Batas Tak Resmi di Sambas dan Bengkayang, BNPP Lakukan Identifikasi)
"Saya katakan kepada teman-teman dalam diskusi mungkin tidak cukup dengan PLBN terpadu sehingga mungkin kita perlu membentuk semacam kawasan rumah bersama seluruh instansi yang berperan di dalam dalam pengelolaan kawasan perbatasan negara. Misalnya seperti temajuk ini kenapa kita tidak bangun menjadi kota baru atau new border town. Dimana di situ hadir semua unsur instansi pemerintah yang berkepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di perbatasan sekaligus juga menjadi tempat masyarakat untuk beraktivitas. Desa Temajuk misalnya dengan status sebagai desa wisata sangat relevan untuk kita kembangkan dengan berbagai instrumen pengembangan kawasan," papar dia.
"Semua instrumen pengelolaan perbatasan negara kita miliki dimana kita punya Posal, Pos Pamtas, dan PLBN. Bahkan kita punya struktur pemerintahan sampai tingkat desa di daerah perbatasan tetapi tidak kunjung juga kita menemukan keefektifan atau pemaksimalan dalam pengelolaan lintas batas negara," kata Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP Robert Simbolon saat meninjau Pos Pamtas RI-Malaysia di Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Selasa 29 September 2020.
Menurut dia, ke depan harus dikembangkan kebijakan yang terintegrasi mungkin juga model-model yang sudah dimiliki sekarang perlu diperluas. (Baca: 29 Titik Lintas Batas Tak Resmi di Sambas dan Bengkayang, BNPP Lakukan Identifikasi)
"Saya katakan kepada teman-teman dalam diskusi mungkin tidak cukup dengan PLBN terpadu sehingga mungkin kita perlu membentuk semacam kawasan rumah bersama seluruh instansi yang berperan di dalam dalam pengelolaan kawasan perbatasan negara. Misalnya seperti temajuk ini kenapa kita tidak bangun menjadi kota baru atau new border town. Dimana di situ hadir semua unsur instansi pemerintah yang berkepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di perbatasan sekaligus juga menjadi tempat masyarakat untuk beraktivitas. Desa Temajuk misalnya dengan status sebagai desa wisata sangat relevan untuk kita kembangkan dengan berbagai instrumen pengembangan kawasan," papar dia.
Lihat Juga :