Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan Gratis di Pangandaran Tergolong Baik

PANGANDARAN - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan kesehatan dari Pemerintah Daerah di Kabupaten Pangandaran tergolong Baik. Data BAPPEDA Kabupaten Pangandaran mencatat, nilai rata-rata IKM di Kabupaten Pangandaran berada pada angka 79,93 dengan mutu pelayanan B dan kinerja bidang layanan Baik.

Kepala BAPPEDA Kabupaten Pangandaran Agus Satriadi mengatakan, ada 4 pelayanan yang saat ini mendapat penilaian IKM diantaranya, pelayanan kesehatan, pelayanan jalan, pelayanan pendidikan dasar dan menengah juga pelayanan pariwisata. "Dari ke 4 pelayanan tersebut, layanan kesehatan menempati nilai tertinggi dengan angka 84,48 sedangkan mutu layanan mendapat nilai B dan kinerja bidang layanan memperoleh predikat Baik," kata Agus.

Agus menambahkan, nilai IKM pelayanan jalan menempati nilai 77,16 dengan mutu layanan B dan kinerja bidang layanan Baik. Sementara nilai IKM pelayanan pendidikan dasar dan menengah mendapat nilai 77,49 dengan mutu layanan B dan kinerja bidang layanan Baik. Sedangkan IKM pelayanan pariwisata menempati nilai 80,49 dengan mutu pelayanan B dan kinerja bidang layanan Baik.



"Kesehatan merupakan salah satu variabel pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka nilai IKM akan erat kaitannya dengan nilai indeks kesehatan pada rumus IPM," tambahnya.

Pada tahun 2018, IPM di Kabupaten Pangandaran menempati angka 67,44, untuk Indeks Kesehatan berada pada angka 78,22 dengan salah satu variabel angka harapan hidup 70,84. Keberhasilan bidang kesehatan mendapatkan nilai IKM dengan angka 84,48 tersebut tidak terlepas keberpihakan anggaran yang teralokasikan.

Kabupaten Pangandaran berhasil membangun 15 Puskesmas di 10 Kecamatan di antaranya 11 Puskesmas rawat inap dan 4 Puskesmas non rawat inap atau Puskesmas pembantu dengan fasilitas hotel bintang 3. "Untuk pembangunan Puskesmas, Pemerintah Daerah merealisasikan anggaran Rp46,66 miliar," terangnya.

Rincian anggaran Rp46,66 miliar tersebut pada tahun 2016 terealisasi untuk pembangunan Puskesmas di dua lokasi berbeda dengan nilai anggaran Rp6 miliar. Sedangkan pada tahun 2017, realisasi anggaran pembangunan Puskesmas terdapat di tujuh lokasi berbeda dengan total penggunaan anggaran Rp31,15 miliar.

Pada tahun 2018 merealisasikan Rp1,5 miliar untuk 2 PKM, tahun 2019 merealisasikan anggaran senilai Rp7,9 miliar dengan alokasi pembangunan 2 Puskesmas dan di tahun 2020 menghabiskan anggaran Rp3,8 miliar. Sedangkan anggaran untuk dialokasikan pada kertawaluya terealisasi senilai Rp43,93 miliar.

Anggaran Rp43,93 tersebut dialokasikan pada tahun 2016 senilai Rp5,5 miliar, tahun 2017 senilai Rp7,1 miliar, tahun 2018 senilai Rp10,9 miliar dan tahun 2019 senilai Rp20,79 miliar. "Untuk belanja obat dan alat kesehatan setiap tahun Pemerintah Daerah mengalokasikan sekitar Rp23 miliar. Pada tahun 2019 untuk belanja obat dan alat sekitar Rp58 miliar dan tahun 2020 Rp61,5 miliar," sambungnya.

Untuk layanan dasar kesehatan, layanan rujukan dan layanan persalinan Pemerintah Daerah Pangandaran memberikan pelayanan gratis. "Alokasi anggaran untuk layanan kesehatan dasar tercatat Rp15,29 miliar dengan rincian di tahun 2016 Rp2,8 miliar, tahun 2017 Rp3,14 miliar, tahun 2018 Rp3,62 miliar, tahun 2019 Rp5,63 miliar," kata Agus.

Sedangkan layanan rujukan secara gratis, menghabiskan anggaran Rp3,5 miliar dengan rincian tahun 2016 Rp365 juta, tahun 2017 Rp473 juta, tahun 2018 Rp1,2 miliar dan tahun 2019 Rp1,5 miliar. Sementara untuk biaya persalinan gratis terealisasi Rp4,1 miliar dengan rincian tahun 2016 Rp1,3 miliar, tahun 2017 Rp1,2 miliar, tahun 2018 Rp600 juta dan tahun 2019 Rp1 miliar.