Anggota DPD RI Desak Pemkab Bima Atasi Krisis Air Bersih di Desa Bajo

Mirah menilai persoalan ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan infrastruktur air bersih di wilayah tersebut. Pemerintah daerah tidak hanya perlu memperbaiki kerusakan yang terjadi, tetapi juga harus menyiapkan sistem pemeliharaan yang berkelanjutan agar masalah yang sama tidak terus berulang setiap tahun.

“Kita tidak bisa terus-menerus hanya memperbaiki ketika rusak. Yang dibutuhkan masyarakat adalah sistem yang mampu menjamin keberlangsungan pelayanan air bersih dalam jangka panjang. Karena itu, perawatan berkala, peningkatan kapasitas infrastruktur, dan penganggaran yang memadai harus menjadi perhatian utama,” tegasnya.

Selain perbaikan fasilitas yang sudah ada, Mirah juga mendorong Pemerintah Kabupaten Bima untuk melakukan pemetaan kebutuhan air bersih secara menyeluruh di daerah-daerah yang rawan mengalami kekeringan maupun gangguan distribusi air. Langkah tersebut penting agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Mirah berharap instansi terkait segera melakukan pengecekan langsung ke Desa Bajo guna memastikan kondisi infrastruktur yang ada serta menyusun langkah percepatan penanganan. Menurutnya, semakin lama persoalan ini dibiarkan, semakin besar pula dampak sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat.

“Sebanyak 779 warga di Desa Bajo menunggu kehadiran pemerintah. Daerah-daerah lain di Bima juga perlu segera dipetakan agar persoalan serupa tidak meluas. Jangan sampai masyarakat harus berjuang sendiri untuk mendapatkan hak dasar mereka. Saya berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah cepat, terukur, dan berkelanjutan untuk mengatasi krisis air bersih yang dialami masyarakat,” ucapnya.