2.373 Rumah Warga di Sleman Dinilai Tidak Layak Huni

SLEMAN - Rumah tidak layak huni (RTLH) hingga sekarang masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan di Sleman.

Data Pemkab Sleman hingga tahun 2020 masih ada 2.373 unit RTLH. Dari jumlah itu, ditargetkan 1.448 unit rumah tertanggani. Untuk itu berbagai program terus dilakukan guna mengatasi hal tersebut.

Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan, sebagai bentuk komitmen pemkab dalam menangani RTLH, di antaranya melalui program bedah rumah. Baik melalui anggaran pemerintah maupun CSR.



Pemkab berharap dengan langkah ini, bukan hanya mewujudkan rumah yang layak huni, namun juga mengentaskan kemiskinan.

“Kami targetkan dengan program ini nantinya RTLH di Sleman bisa tuntas,” kata Sri Purnomo saat menyerahkan bantuan bedah rumah di Kalurahan Ambarketawang, Gamping, Jumat (18/9/2020).

Namun begitu, karena untuk program bedah rumah sifatnya hanya stimulan, yaitu Rp17,5 juta untuk rehab dan Rp35 juta untuk bangunan baru sehingga kesempurnaan rumah tetap pada warga itu sendiri.

Untuk itu, terus akan melakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat, termasuk mendorong stakeholder terlibat dalam program ini. “Masalah ini, harus menjadi perhatian bersama,” terang bupati dua periode itu.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman Taufiq Wahyudi menambahkan, tahun 2020 Pemkab Sleman memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang perumahan Rp3,85 miliar. (Baca juga: Dua Pedagang Meninggal Diduga Terpapar COVID-19, Pasar Kayen Ditutup Sementara)

Alokasi DAK tersebut diperuntukkan bagi 165 rumah, yakni peningkatan RTLH 120 unit dan pembangunan rumah baru 45 unit. (Baca juga: Tekan Kematian COVID, Penderita Hipertensi Dilarang Keluar Rumah)

“Sebanyak 120 unit peningkatan RTHL tersebar di 3 kalurahan, yakni Kalurahan Wedomartani 50 rumah, Sidoagung 50 rumah dan Tirtoadi 20 rumah. 45 pembangunan ruma baru, Kalurahan Sidomoyo 30 rumah, dan Ambarketawang 15 Rumah,” tuturnya.