Target PBB dan PPJ Ditingkatkan untuk Support Anggaran UMKM
Kamis, 17 September 2020 - 11:59 WIB
Komisi B Bidang Ekonomi Keuangan DPRD Makassar berencana menambah target pajak bumi dan bangunan (PBB) serta pajak penerangan jalan (PPJ) Pemkot Makassar. Foto : SINDOnews/Ilustrasi
MAKASSAR - Komisi B Bidang Ekonomi Keuangan DPRD Makassar berencana menambah target pajak bumi dan bangunan (PBB) serta pajak penerangan jalan (PPJ) Pemkot Makassar . Baca : Rudy Tantang Camat Buat Program Inovatif Pulihkan Ekonomi Rakyat
Anggota Komisi B DPR Kota Makassar, Mario David mengatakan setidaknya kenaikan ditaksir mencapai Rp25 milliar, dimana Rp11 milliar untuk PBB dan Rp14 milliar untuk PPJ, sehingga target realisasi pendapatan Bapenda naik menjadi Rp125 milliar.
"Jadi kita paksa untuk menaikkan pendapatan ini ada beberapa sektor, pertama pajak penerangan jalan yang menjadi tanggung jawab PLN, itukan tidak ada data real dari mereka tapi kita minta naikkan 14, kemudian PBB 11 milliar," ujar Mario kepada SINDOnews.
Rencananya penambahan target anggaran tersebut akan dilakukan untuk menambah pembiayaan bagi UMKM di Kota Makassar, hal ini berdasarkan instruksi presiden dalam memacu ekonomi setelah parsial I hingga V.
Sementara itu KepalaBadan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Irwan Adnan mengatakan masih akan mengkaji lebih jauh kenaikan ini pasalnya hal ini akan berdampak langsung terhadap wajib pajak. "Nanti sementara masih kita kaji, karena kalau PBB saya naikkan lagi kan kasian masyarakat, apalagi dalam kondisi seperti ini, itukan harus saya pikirkan," ujarnya.
Meski demikian angka kenaikan masih akan dipikirkan secara rasional oleh Bapenda sendiri, pihaknya masih akan menelaah apa saja yang potendial untuk dinaikkan dan tidak. Baca Juga : Target Pendapatan Asli Daerah Naik Rp129 Miliar
"Kalau kondisiCOVID sendiri capaian Makassar sejujurnya jauh lebih baik dari daerah lain, kita sudah capai 65% tapi kita juga harus paham tidak semua bisa kita naikkan salah satunya itu PBB, hotel, restoran dan sebagainya itu sangat sulit," katanya.
Irwan mengatakan khusus untuk PPJ masih akan dilakukan koordinasi lanjutan, pasalnya belum ada data real terkait wajib pajak dari PLN sehingga hal ini perlu ditindaklanjuti. "Mereka masih tidak akurat memberikan data sehingga cukup sulit bagi kita melakukan recount, ini sudah dari tahun ke tahun," tandasnya. Baca Lagi : Dewan Makassar Sepakat Tambah Anggaran UMKM
Anggota Komisi B DPR Kota Makassar, Mario David mengatakan setidaknya kenaikan ditaksir mencapai Rp25 milliar, dimana Rp11 milliar untuk PBB dan Rp14 milliar untuk PPJ, sehingga target realisasi pendapatan Bapenda naik menjadi Rp125 milliar.
"Jadi kita paksa untuk menaikkan pendapatan ini ada beberapa sektor, pertama pajak penerangan jalan yang menjadi tanggung jawab PLN, itukan tidak ada data real dari mereka tapi kita minta naikkan 14, kemudian PBB 11 milliar," ujar Mario kepada SINDOnews.
Rencananya penambahan target anggaran tersebut akan dilakukan untuk menambah pembiayaan bagi UMKM di Kota Makassar, hal ini berdasarkan instruksi presiden dalam memacu ekonomi setelah parsial I hingga V.
Sementara itu KepalaBadan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Irwan Adnan mengatakan masih akan mengkaji lebih jauh kenaikan ini pasalnya hal ini akan berdampak langsung terhadap wajib pajak. "Nanti sementara masih kita kaji, karena kalau PBB saya naikkan lagi kan kasian masyarakat, apalagi dalam kondisi seperti ini, itukan harus saya pikirkan," ujarnya.
Meski demikian angka kenaikan masih akan dipikirkan secara rasional oleh Bapenda sendiri, pihaknya masih akan menelaah apa saja yang potendial untuk dinaikkan dan tidak. Baca Juga : Target Pendapatan Asli Daerah Naik Rp129 Miliar
"Kalau kondisiCOVID sendiri capaian Makassar sejujurnya jauh lebih baik dari daerah lain, kita sudah capai 65% tapi kita juga harus paham tidak semua bisa kita naikkan salah satunya itu PBB, hotel, restoran dan sebagainya itu sangat sulit," katanya.
Irwan mengatakan khusus untuk PPJ masih akan dilakukan koordinasi lanjutan, pasalnya belum ada data real terkait wajib pajak dari PLN sehingga hal ini perlu ditindaklanjuti. "Mereka masih tidak akurat memberikan data sehingga cukup sulit bagi kita melakukan recount, ini sudah dari tahun ke tahun," tandasnya. Baca Lagi : Dewan Makassar Sepakat Tambah Anggaran UMKM
(sri)
tulis komentar anda