Desak Perbaikan Otsus, Mahasiswa Papua di Jabar Sambangi Kemendagri
Rabu, 02 September 2020 - 23:48 WIB
Mahasiswa Papua saat audiensi dengan perwakilan Kemendagri, membahas perbaikan otsus Papua. Foto/Istimewa
Jefri Parepare, perwakilan mahasiswa asal Papua, mengatakan, otsus Papua harus dilanjutkan dengan memperhatikan berbagai aspek prioritas, seperti pendidikan, kesejahteraan sosial,kesehatan dan infrastruktur.
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tutur Jedri, harus transparan terkait beasiswa mahasiswa Papua dari dana otsus tersebut.
"Pemerintah pusat dan daerah harus mempunyai data base terkait jumlah mahasiswa penerima beasiswa berbasis dana otsus. Jangan bertumpu di satu kabupaten, tetapi harus merata," ungkap Jefri.
Sementara itu, Malkin Kosep (23), salah satu mahasiswa penerima beasiswa dari dana otsus, mengungkapkan, merasa beruntung mendapat biaya pendidikan dari dana Otsus untuk menimba ilmu di perguruan tinggi di Pulau Jawa.
"Saya harap pemerintah transparan dalam menyeleksi calon mahasiswa penerima beasiswa berbasis dana otsus. Harus adil tanpa memandang latar belakang status sosial. Penyaluran dana otsus ke daerah harus dikawal dan diawasi pemerintah pusat. Pemerintah juga harus menangkap (dan menghukum) para pelaku korupsi dana otsus," tegas Malkin.
Jefri Parepare, perwakilan mahasiswa asal Papua, mengatakan, otsus Papua harus dilanjutkan dengan memperhatikan berbagai aspek prioritas, seperti pendidikan, kesejahteraan sosial,kesehatan dan infrastruktur.
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tutur Jedri, harus transparan terkait beasiswa mahasiswa Papua dari dana otsus tersebut.
"Pemerintah pusat dan daerah harus mempunyai data base terkait jumlah mahasiswa penerima beasiswa berbasis dana otsus. Jangan bertumpu di satu kabupaten, tetapi harus merata," ungkap Jefri.
Sementara itu, Malkin Kosep (23), salah satu mahasiswa penerima beasiswa dari dana otsus, mengungkapkan, merasa beruntung mendapat biaya pendidikan dari dana Otsus untuk menimba ilmu di perguruan tinggi di Pulau Jawa.
"Saya harap pemerintah transparan dalam menyeleksi calon mahasiswa penerima beasiswa berbasis dana otsus. Harus adil tanpa memandang latar belakang status sosial. Penyaluran dana otsus ke daerah harus dikawal dan diawasi pemerintah pusat. Pemerintah juga harus menangkap (dan menghukum) para pelaku korupsi dana otsus," tegas Malkin.
(awd)
tulis komentar anda