Karut Marut Partai Golkar Papua Barat, Kepentingan Siapa?

"Kita berharap bahwa bapak ketua umum, dalam hal ini seluruh instrumen yang dibuat oleh DPP Partai Golkar dalam rangka pelaksanaan musda ini ya kita laksanakan secara murni dan konsekuen," tegasnya

Orgenes juga meminta Ketua Umum DPP Partai Golkar , Airlangga Hartarto agar dapat memberikan perhatrian khusus dalam setiap pelaksanaan musda disetiap daerah, khususnya di Papua Barat. Aagar melahirnkan tokoh-tokoh pemimpin Partai Golkar yang kredibel dan terbaik, untuk kebesaran Partai Golkar ke depan.

"Kemudian karena menghadapi event-event poltik di Pilkada, Pileg, kemudian Pilpres. Maka kita harus sungguh-sungguh minta kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar , Airlangga Hartarto memberi perhatian khusus supaya tokoh-tokoh yang nanti akan terpilih melalui proses atau mekanisme musda ini, adalah tokoh-tokoh yang mampu untuk membangun kekuatan politik rill di bawah, dan kesinambungan Partai Golkar itu bisa terjaga dalam rangka suksesi kepemimpinan nasional melalui Partai Golkar itu sendiri," tandasnya.

Dalam proses sidang sengketa Musda Partai Golkar Papua Barat, yang digelar Mahkamah Partai Golkar , Orgnenes Nauw menilai, sudah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Dimana proses sidang sengketa ini, menurutnya merupakan rentetan dari karut marut Musda Partai Golkar Papua Barat.

(Baca juga: Sempat Diminta Masukan, Risma Serahkan Keputusan ke Megawati )

Menurut Orgenes Nauw, karut marut pelaksanaan Musda Partai Golkar Papua Barat, terindikasi kuat ada rekayasa politik dari kelompok kepentingan tertentu dalam kubu Partai Golkar yang berasal dari Papua Barat. Simana kelompok tersebut sebenarnya tidak mengabdi untuk kebesaran Partai Golkar di Papua Barat.

"Terkait sidang ini. Gugatan di Mahkamah Partai Golkar untuk kandidat Pak Lambert Jitmau ini sudah berjalan sesuai dengan hukum acara di Mahkamah Partai Golkar . Ini merupakan satu rentetan proses panjang sejak awal dari bulan Maret, ketika mulai pendaftaran lalu beberapa kali mengalami penundaan. Kemudian dinamika yang terjadi tidak seperti kelaziman yang terjadi di Partai Golkar . Karena memang ada rekayasa politik dari kelompok kepentingan tertentu, dalam tanda petik di kubu Partai Golkar sendiri yang notabene adalah orang-orang yang berasal dari Papua Barat sendiri," ungkapnya.

Dalam proses persindagan sengketa ini, lanjut Orgenes diharapkan dalam sidang lanjutan nantiya para pemohon dan termohon harus hadir agara dapat memberikan jawaban yang betul-betul dapat menyelesaikan persoalan sengketa ini.

"Sidang sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita, nanti tanggal dua atau tiga September itu sidang dilanjutkan lagi untuk kita mendengarkn pembacaan putusan sela, dan kalau memungkinkan putusan yang final begitu. Karena diharapkan nanti para pihak, baik itu yang pemohon dan termohon itu harus hadir supaya persoalannya selesai, karena kita sementara mau menghadapi event Pilkada di daerah," tutupnya.