Soal PK Terpidana Kasus Vina-Eky Cirebon, Ini Kata Pakar Hukum Boris Tampubolon

"Jadi PK ini jangan dilihat sebagai sesuatu yang 'tidak penting'. Ini Justru sangat penting. Memperbaiki bila ada yang keliru dan ini harus dukung. Untuk tujuan seluruh penegak hukum yaitu keadilan dan kebenaran serta perbaikan hukum di negara ini," jelasnya.

Dia melanjutkan Pasal 263 KUHAP mengatur alasan PK, yaitu adanya keadaan baru atau fakta baru (noviter perventa), adanya putusan bertentangan, adanya kekhilafan, atau kekeliruan. Menurutnya, dalam kasus Vina ada dua alasan hukum yang kuat.

Pertama, alasan adanya keadaan atau fakta baru atau biasa disebut novum. Menurutnya, orang suka keliru mengartikan novum. Novum suka diartikan sebagai bukti baru.

"Padahal novum bukan bukti baru. Tapi keadaan baru, fakta baru. Dalam Pasal 263 KUHAP jelas disebut keadaan baru bukan bukti baru," kata Boris.

"Misalnya kalau dulu faktanya A, ternyata sekarang terungkap fakta baru B. Maka itulah yang disebut keadaan baru atau fakta baru. Itulah novum yang harus dipertimbangkan oleh Majelis PK Mahkamah Agung," sambungnya.

Kedua, alasan adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim. Kekhilafan/kekeliruan ini tekait empat hal. Pertama, fakta. Kedua, hukumnya atau pasal-pasal yang dituduhkan. Ketigal, mens rea/niat jahat. Keempat prosedur hukum acaranya baik segi pembuktian, cara memperoleh alat bukti, pelanggaran hukum acara, dan sebagainya.