Kepala Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Polri Minta Pelaku Penagihan Perhatikan Prosedur
Sabtu, 10 Agustus 2024 - 21:09 WIB
“Regulasi ini menjadi pedoman bagi perusahaan pembiayaan agar proses penagihan berjalan baik. Konsumen juga harus memahami kewajiban mereka, seperti pembayaran angsuran tepat waktu,” jelas Veris.
Lebih dari 150 peserta hadir langsung dan lebih dari 700 peserta mengikuti secara daring melalui Zoom. Para peserta terdiri dari anggota Asosiasi Advokat Konstitusi, aparat hukum kepolisian, organisasi dan asosiasi pelaku usaha penagihan, serta karyawan FIFGROUP.
Acara ini menghadirkan sejumlah narasumber ahli lain di bidangnya, yaitu Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Sobandi; dan Pakar Hukum Jaminan Fidusia Universitas Diponegoro, Siti Malikhatun Badriyah. Dengan moderator Ketua Asosiasi Advokasi Konstitusi, Bahrul Ilmi Yakup.
Operation Director FIFGROUP, Setia Budi Tarigan, menyatakan melalui forum ini memberikan pemahaman untuk perlindungan hukum yang seimbang bagi perusahaan pembiayaan.
“Dalam mengelola kredit bermasalah, penagihan dilakukan untuk mencegah peningkatan masalah kredit. Namun, stigma negatif tersebut menyebabkan kendala bagi perusahaan dalam beroperasi, berdampak pada kesehatan industri pembiayaan secara umum,” kata Budi.
Lebih dari 150 peserta hadir langsung dan lebih dari 700 peserta mengikuti secara daring melalui Zoom. Para peserta terdiri dari anggota Asosiasi Advokat Konstitusi, aparat hukum kepolisian, organisasi dan asosiasi pelaku usaha penagihan, serta karyawan FIFGROUP.
Acara ini menghadirkan sejumlah narasumber ahli lain di bidangnya, yaitu Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Sobandi; dan Pakar Hukum Jaminan Fidusia Universitas Diponegoro, Siti Malikhatun Badriyah. Dengan moderator Ketua Asosiasi Advokasi Konstitusi, Bahrul Ilmi Yakup.
Operation Director FIFGROUP, Setia Budi Tarigan, menyatakan melalui forum ini memberikan pemahaman untuk perlindungan hukum yang seimbang bagi perusahaan pembiayaan.
“Dalam mengelola kredit bermasalah, penagihan dilakukan untuk mencegah peningkatan masalah kredit. Namun, stigma negatif tersebut menyebabkan kendala bagi perusahaan dalam beroperasi, berdampak pada kesehatan industri pembiayaan secara umum,” kata Budi.
(wib)
Lihat Juga :