Peran Polri Dinilai Penting dalam Proses Penanganan Corona
Jum'at, 01 Mei 2020 - 09:25 WIB
JAKARTA - Selain menjaga keamanan, peran komunikasi Polri juga diperlukan dalam menyosialisasikan kebijakan penanganan wabah virus corona pemerintah kepada masyarakat. Seperti kebijakan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pelarangan mudik.
Sebab, kepolisian bersentuhan langsung dengan masyarakat, dan masyarakat cenderung lebih patuh terhadap sebuah aturan atau kebijakan apabila aparat keamanan atau penegak hukum yang menyampaikan.
"PSBB tidak efektif ketika Polri tidak melakukan komunikasi sosial kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu sekali strategi komunikasi yang profesional yang efektif yang dapat diterima masyarakat," ujar Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Mohammad Iqbal dalam webinar atau seminar virtual bertajuk 'Peran Komunikasi Massa dalam Pengendalian Gelombang Mudik sebagai upaya Mencegah Persebaran Covid-19' yang digelar Divisi Humas Polri, Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Kamis (30/4/2020).
Menurut Iqbal, aparat kepolisian di segala tingkatan termasuk di Divisi Humas, telah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang kebijakan pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran covid-19. (Baca juga : Polda Sumut Minta Putar Balik 42 Kendaraan Pemudik di Lintas Perbatasan )
Upaya ini dilakukan baik secara langsung ke masyarakat, maupun melalui berbagai medium lainnya seperti media sosial.
Polri juga mengajak para tokoh masyarakat atau orang-orang yang memiliki pengaruh, bersama-sama menjalankan peran tersebut. Seluruh langkah ini, menurutnya merupakan perintah Kapolri Jenderal Idham Azis.
"Bapak Kapolri meminta agar Polri menggandeng seluruh masyarakat agar tugas Polri lebih optimal dan efisien," tutur Iqbal.
Iqbal menilai, komunikasi intensif dan peran penindakan Polri di tengah masa pandemi covid-19 seperti saat ini harus dijalankan. Mengingat, selain kesehatan, wabah corona juga membawa dampak perekonomian hingga berujung pada risiko keamanan.
"Pandemi ini membawa domino effect yang berimbas kepada kondisi ekonomi. Oleh karena itu Polri ditugaskan menjaga agar masyarakat tidak panik agar situasi tetap kondusif," jelasnya.
Sebab, kepolisian bersentuhan langsung dengan masyarakat, dan masyarakat cenderung lebih patuh terhadap sebuah aturan atau kebijakan apabila aparat keamanan atau penegak hukum yang menyampaikan.
"PSBB tidak efektif ketika Polri tidak melakukan komunikasi sosial kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu sekali strategi komunikasi yang profesional yang efektif yang dapat diterima masyarakat," ujar Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Mohammad Iqbal dalam webinar atau seminar virtual bertajuk 'Peran Komunikasi Massa dalam Pengendalian Gelombang Mudik sebagai upaya Mencegah Persebaran Covid-19' yang digelar Divisi Humas Polri, Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Kamis (30/4/2020).
Menurut Iqbal, aparat kepolisian di segala tingkatan termasuk di Divisi Humas, telah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang kebijakan pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran covid-19. (Baca juga : Polda Sumut Minta Putar Balik 42 Kendaraan Pemudik di Lintas Perbatasan )
Upaya ini dilakukan baik secara langsung ke masyarakat, maupun melalui berbagai medium lainnya seperti media sosial.
Polri juga mengajak para tokoh masyarakat atau orang-orang yang memiliki pengaruh, bersama-sama menjalankan peran tersebut. Seluruh langkah ini, menurutnya merupakan perintah Kapolri Jenderal Idham Azis.
"Bapak Kapolri meminta agar Polri menggandeng seluruh masyarakat agar tugas Polri lebih optimal dan efisien," tutur Iqbal.
Iqbal menilai, komunikasi intensif dan peran penindakan Polri di tengah masa pandemi covid-19 seperti saat ini harus dijalankan. Mengingat, selain kesehatan, wabah corona juga membawa dampak perekonomian hingga berujung pada risiko keamanan.
"Pandemi ini membawa domino effect yang berimbas kepada kondisi ekonomi. Oleh karena itu Polri ditugaskan menjaga agar masyarakat tidak panik agar situasi tetap kondusif," jelasnya.
tulis komentar anda