Kritik Akademisi ke Jokowi Berlanjut, Guru Besar Universitas Brawijaya: Tak Ada Intervensi Kepentingan Politik

"Kemudian yang ketiga ada persoalan di mana Jokowi membangun sistem otoritarian dengan menggerakkan Mahkamah Konstitusi (MK), DPR, dan tentara, serta polisi, untuk berada dalam cengkraman politik. Sehingga anda lihat saja bagaimana calon presiden yang lain tiba-tiba dilarang oleh Polisi. Ini yang disebut dengan oligarki personal otoritarian," paparnya.

Berikutnya, Presiden Jokowi disebutnya sudah memiliki etika politik yang tidak baik. Hal ini ditunjukkan dengan pencalonan anaknya Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden, serta mendorong MK untuk menyetujui, mencari dalil apapun, terpenting bisa jadi.

"Padahal itu kan bertentangan dengan konstitusi, yang kelima yang dilakukan Jokowi dia boleh berpihak menyatakan dirinya sendiri boleh berpihak, nggak boleh dia sebagai penyelenggara, masak ikut menendang bolanya," ungkapnya.

Sayang kritikan dan masukan yang diberikan oleh perguruan tinggi dengan stimulan negatif.

"Saya tahu persis orang-orang di bawah UGM, UI, saya tahu dan kenal saya dengan Prof. Harkristuti Harkrisnowo, dengan Prof. Koentjoro, saya kenal, dia memang sungguh-sungguh menyuarakan ini untuk perbaikan negeri, nggak ada tendensi tertentu," tandas Prof Rachmad Safa'at.