Forum Cipayung Medan Tolak Praktik Politik Dinasti dan Nepotisme
Rabu, 22 November 2023 - 11:57 WIB
Majunya Gibran yang berpasangan dengan Prabowo Subianto pun disebut-sebut sebagai cara melanggengkan kekuasan. "Kita dapat simpulkan bahwa politik dinasti ini menjadi ladang ataupun menjadi suatu hal yang ke depannya akan melanggengkan, akan melancarkan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)," ucapnya.
Ketua GMNI Kota Medan Surya Dermawan Nasution juga mengecam praktik politik dinasti yang terjadi saat ini. Dia menyampaikan, rezim pemerintahan hari ini telah memperlihatkan kepada ratusan juta rakyat Indonesia tentang praktik politik dinasti. Baca juga: Bareskrim Usut Dugaan Kebocoran RPH MK soal Putusan Batas Usia Capres-Cawapres
Hal itu pun dinilai sangat meresahkan dan menimbulkan kekhawatiran terkait nasib demokrasi bangsa Indonesia ke depan. "Berangkat dari keresahan Cipayung Kota Medan terhadap situasi politik hari ini yang melanggengkan dinasti politik melalui sistem-sistem yang menurut kita keblinger, ada penggunaan kekuasaan di sana sehingga menimbulkan keresahan kita," ungkapnya.
Diskui Forum Cipayung Kota Medan juga turut diisi dari kalangan pakar hukum tata negara, sosiolog, pengamat politik hingga lembaga bantuan hukum yang sama-sama menyuarakan penentangan terhadap politik dinasti.
Ketua GMNI Kota Medan Surya Dermawan Nasution juga mengecam praktik politik dinasti yang terjadi saat ini. Dia menyampaikan, rezim pemerintahan hari ini telah memperlihatkan kepada ratusan juta rakyat Indonesia tentang praktik politik dinasti. Baca juga: Bareskrim Usut Dugaan Kebocoran RPH MK soal Putusan Batas Usia Capres-Cawapres
Hal itu pun dinilai sangat meresahkan dan menimbulkan kekhawatiran terkait nasib demokrasi bangsa Indonesia ke depan. "Berangkat dari keresahan Cipayung Kota Medan terhadap situasi politik hari ini yang melanggengkan dinasti politik melalui sistem-sistem yang menurut kita keblinger, ada penggunaan kekuasaan di sana sehingga menimbulkan keresahan kita," ungkapnya.
Diskui Forum Cipayung Kota Medan juga turut diisi dari kalangan pakar hukum tata negara, sosiolog, pengamat politik hingga lembaga bantuan hukum yang sama-sama menyuarakan penentangan terhadap politik dinasti.
(poe)
Lihat Juga :