Forum Cipayung Medan Tolak Praktik Politik Dinasti dan Nepotisme
Rabu, 22 November 2023 - 11:57 WIB
loading...
Forum Cipayung Kota Medan diskusi publik bertema Lawan Politik Dinasti Selamatkan Demokrasi di Ketapang Rumah Kopi, Kota Medan, Selasa (21/11/2023). Foto/Dok. SINDOnews
A
A
A
MEDAN - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Forum Cipayung Kota Medan menyampaikan pernyataan sikap terkait adanya politik dinasti yang terjadi sekarang ini. Mereka tegas menolak dan mengecam politik dinasti.
Forum ini digagas Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Kota Medan. Ketua Umum HMI Cabang Kota Medan Ridho Fahrezy menilai, Presiden Jokowi secara nyata mempertontonkan politik dinasti dengan menyetujui putranya Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto.
"Isu yang kita angkat hari ini adalah terkait politik dinasti, di mana kita bersepakat tadi dari hasil diskusi kita, kita ingin lawan politik dinasti dan selamatkan demokrasi . Hari ini sudah sampai tingkat nasional yang sangat vulgar dan sangat prihatin kita melihatnya," kata Ridho usai diskusi publik bertema Lawan Politik Dinasti Selamatkan Demokrasi di Ketapang Rumah Kopi, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Selasa (21/11/2023). Baca juga: Pakar Hukum Tata Negara: Demokrasi Indonesia Terancam Pascaputusan MK
Ridho menyebutkan, lembaga tinggi negara Mahkamah Konstitusi (MK) yang saat itu dipimpin Anwar Usman atau iparnya Presiden Jokowi telah dimanfaatkan untuk mengintervensi aturan terkait batas minimal usia cawapres. Dia menjelaskan seluruh rakyat, khususnya generasi milenial sangat dibolehkan berpartisipasi dalam Pemilu sebagai proses pendewasaan berdemokrasi.
Namun, Forum Cipayung Kota Medan mengecam keras pemanfaatan instrumen MK untuk memuluskan jalan bagi Gibran untuk maju dalam Pilpres 2024. Mereka tidak menyalahkan keinginan keluarga untuk melanjutkan generasi berikutnya untuk ke dalam politik atau mengisi posisi strategis.
”Tapi yang kita hari ini sayangkan ketika hadirnya politik dinasti tanpa jeda yang melanggengkan kekuasaan dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang hari ini melibatkan unsur keluarga, saudara, kerabat sehingga tidak ada yang fair untuk berkompetisi," jelasnya.
Majunya Gibran yang berpasangan dengan Prabowo Subianto pun disebut-sebut sebagai cara melanggengkan kekuasan. "Kita dapat simpulkan bahwa politik dinasti ini menjadi ladang ataupun menjadi suatu hal yang ke depannya akan melanggengkan, akan melancarkan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)," ucapnya.
Ketua GMNI Kota Medan Surya Dermawan Nasution juga mengecam praktik politik dinasti yang terjadi saat ini. Dia menyampaikan, rezim pemerintahan hari ini telah memperlihatkan kepada ratusan juta rakyat Indonesia tentang praktik politik dinasti. Baca juga: Bareskrim Usut Dugaan Kebocoran RPH MK soal Putusan Batas Usia Capres-Cawapres
Hal itu pun dinilai sangat meresahkan dan menimbulkan kekhawatiran terkait nasib demokrasi bangsa Indonesia ke depan. "Berangkat dari keresahan Cipayung Kota Medan terhadap situasi politik hari ini yang melanggengkan dinasti politik melalui sistem-sistem yang menurut kita keblinger, ada penggunaan kekuasaan di sana sehingga menimbulkan keresahan kita," ungkapnya.
Diskui Forum Cipayung Kota Medan juga turut diisi dari kalangan pakar hukum tata negara, sosiolog, pengamat politik hingga lembaga bantuan hukum yang sama-sama menyuarakan penentangan terhadap politik dinasti.
Forum ini digagas Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Kota Medan. Ketua Umum HMI Cabang Kota Medan Ridho Fahrezy menilai, Presiden Jokowi secara nyata mempertontonkan politik dinasti dengan menyetujui putranya Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto.
"Isu yang kita angkat hari ini adalah terkait politik dinasti, di mana kita bersepakat tadi dari hasil diskusi kita, kita ingin lawan politik dinasti dan selamatkan demokrasi . Hari ini sudah sampai tingkat nasional yang sangat vulgar dan sangat prihatin kita melihatnya," kata Ridho usai diskusi publik bertema Lawan Politik Dinasti Selamatkan Demokrasi di Ketapang Rumah Kopi, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Selasa (21/11/2023). Baca juga: Pakar Hukum Tata Negara: Demokrasi Indonesia Terancam Pascaputusan MK
Ridho menyebutkan, lembaga tinggi negara Mahkamah Konstitusi (MK) yang saat itu dipimpin Anwar Usman atau iparnya Presiden Jokowi telah dimanfaatkan untuk mengintervensi aturan terkait batas minimal usia cawapres. Dia menjelaskan seluruh rakyat, khususnya generasi milenial sangat dibolehkan berpartisipasi dalam Pemilu sebagai proses pendewasaan berdemokrasi.
Namun, Forum Cipayung Kota Medan mengecam keras pemanfaatan instrumen MK untuk memuluskan jalan bagi Gibran untuk maju dalam Pilpres 2024. Mereka tidak menyalahkan keinginan keluarga untuk melanjutkan generasi berikutnya untuk ke dalam politik atau mengisi posisi strategis.
”Tapi yang kita hari ini sayangkan ketika hadirnya politik dinasti tanpa jeda yang melanggengkan kekuasaan dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang hari ini melibatkan unsur keluarga, saudara, kerabat sehingga tidak ada yang fair untuk berkompetisi," jelasnya.
Majunya Gibran yang berpasangan dengan Prabowo Subianto pun disebut-sebut sebagai cara melanggengkan kekuasan. "Kita dapat simpulkan bahwa politik dinasti ini menjadi ladang ataupun menjadi suatu hal yang ke depannya akan melanggengkan, akan melancarkan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)," ucapnya.
Ketua GMNI Kota Medan Surya Dermawan Nasution juga mengecam praktik politik dinasti yang terjadi saat ini. Dia menyampaikan, rezim pemerintahan hari ini telah memperlihatkan kepada ratusan juta rakyat Indonesia tentang praktik politik dinasti. Baca juga: Bareskrim Usut Dugaan Kebocoran RPH MK soal Putusan Batas Usia Capres-Cawapres
Hal itu pun dinilai sangat meresahkan dan menimbulkan kekhawatiran terkait nasib demokrasi bangsa Indonesia ke depan. "Berangkat dari keresahan Cipayung Kota Medan terhadap situasi politik hari ini yang melanggengkan dinasti politik melalui sistem-sistem yang menurut kita keblinger, ada penggunaan kekuasaan di sana sehingga menimbulkan keresahan kita," ungkapnya.
Diskui Forum Cipayung Kota Medan juga turut diisi dari kalangan pakar hukum tata negara, sosiolog, pengamat politik hingga lembaga bantuan hukum yang sama-sama menyuarakan penentangan terhadap politik dinasti.
(poe)
Lihat Juga :
