Nasib Para Pekerja di THM Harus Diperhatikan oleh Pemerintah
Jum'at, 31 Juli 2020 - 17:37 WIB
DPRD Makassar meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan nasib para pekerja Tempat hiburan malam. Foto: Ilustrasi/Sindonews
MAKASSAR - Nasib para pekerja di sejumlah tempat hiburan malam (THM), diharap bisa diperhatikan dan diberi solusi oleh Pemerintah Kota Makassar.
Hal ini disampaikan Komisi B DPRD Kota Makassar meminta pemerintah lebih peka dengan nasib para pekerja THM.
Baca Juga: Dana Kelurahan di Makassar Diminta Segera Dicairkan
Diketahui, Makassar sendiri memberlakukan pembatasan bagi sejumlah tempat hiburan dimana mereka hanya diperkenangkan untuk membuka resto atau rumah makan.
Hal ini kemudian banyak berimbas pada tempat hiburan malam (THM) dimana sebagian besar usahanya diperoleh dari bisnis seperti panti pijat, karaoke, live musik, diskotik, dan sejenisnya.
"Kita harapkan memang ini (perlu ada solusi), karena pekerja-pekerja ini perlu dipikirkan juga," ujar Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar William Laurin.
William mengatakan, bantuan sosial dianggap bukan menjadi solusi bagi para pekerja tersebut karena hanya bersifat sementara. Selain itu bantuan sosial tidak begitu diharapkannya akibat sembrawutnya pembagian beberapa waktu lalu.
"Seperti sembako, inikan tidak bisa terlalu kontinitas juga, ini bukan cuman berbicara sembako saja, masih ada juga kebutuhan-kebutuhan lain, okelah asupan beras ada (bantuan) tapi apakah mereka nda bayar untuk kebutuhan anak dan sebagainya, inikan butuh fresh money," ujar legislator PDIP ini.
Hal ini disampaikan Komisi B DPRD Kota Makassar meminta pemerintah lebih peka dengan nasib para pekerja THM.
Baca Juga: Dana Kelurahan di Makassar Diminta Segera Dicairkan
Diketahui, Makassar sendiri memberlakukan pembatasan bagi sejumlah tempat hiburan dimana mereka hanya diperkenangkan untuk membuka resto atau rumah makan.
Hal ini kemudian banyak berimbas pada tempat hiburan malam (THM) dimana sebagian besar usahanya diperoleh dari bisnis seperti panti pijat, karaoke, live musik, diskotik, dan sejenisnya.
"Kita harapkan memang ini (perlu ada solusi), karena pekerja-pekerja ini perlu dipikirkan juga," ujar Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar William Laurin.
William mengatakan, bantuan sosial dianggap bukan menjadi solusi bagi para pekerja tersebut karena hanya bersifat sementara. Selain itu bantuan sosial tidak begitu diharapkannya akibat sembrawutnya pembagian beberapa waktu lalu.
"Seperti sembako, inikan tidak bisa terlalu kontinitas juga, ini bukan cuman berbicara sembako saja, masih ada juga kebutuhan-kebutuhan lain, okelah asupan beras ada (bantuan) tapi apakah mereka nda bayar untuk kebutuhan anak dan sebagainya, inikan butuh fresh money," ujar legislator PDIP ini.
tulis komentar anda