Mengulas Kutara Manawa, Hukum Kerajaan Majapahit yang Menginspirasi KUHP di Indonesia

Sehingga bisa adil segala keputusan yang diambilnya yang membuat puas semua pihak. Demikianlah pada zaman pemerintahan Dyah Hayam Wuruk telah ada kitab undang-undang, yang dijadikan pegangan dalam pengadilan.

Konon Kutara Manawa yang menjadi nama kitab perundang-undangan Majapahit muncul dari sumber sejarah Piagam Bendasari tidak bertarikh dan Piagam Trawulan bertarikh tahun 1358.

Pada Piagam Bendasari dikeluarkan oleh Hayam Wuruk yang bergelar Sri Rajasanagara. Pada lempengan III baris lima dan enam terdapat juga nama kitab perundang-undangan Kutara Manawa.

Bunyinya seperti ”...Ika ta kabeh Kutara Manawa adisastra wiwecana tatpara kapwa sama-sama sakte kawiwek saning sastra makadi Kutara Manawa...”



Jika diartikan berarti “Semua ahli tersebut bertujuan hendak menafsirkan kitab undang-undang Kutara Manawa dan lain-lainnya. Mereka itu cakap menafsirkan makna kitab-kitab undang-undang seperti Kutara Manawa.”

Berlatarbelakang itulah dapat dipastikan bahwa nama kitab perundang-undangan pada zaman Majapahit ialah Kutara Manawa. Kitab undang-undang Kutara Manawa dikenal sampai saat ini dan disebut sejarawan Dr. J.C.G.

Jonker pada tahun 1885, dengan Agama atau undang-undang. Pada pasal 23 dan 65 Negarakretagama kitab undang-undang itu, disebut Kutara Manawa.

Oleh karena itu, boleh dipastikan bahwa kitab perundang-undangan Majapahit Kutara Manawa itu masih ada hingga sekarang.