DPR Soroti Dwelling Time di Tanjung Perak yang Beratkan Pengusaha Ekspor-Impor

“Semua harus dikerjakan dengan cepat, gunakan mekanisme kerja yang efektif. Karena ini juga sejalan dengan keinginan Pak Presiden Jokowi, yang ingin urusan di pelabuhan itu cepat. Karena kalau tidak, yang rugi siapa? Pengusaha ekspor-impor, pengirim barang, penerima barang, masyarakat, bahkan negara. Jadi saya minta aparat di lapangan harus bisa semuanya sekaligus; cepat dan ketat,” desaknya.

Sahroni menambahkan, dirinya telah mendapatkan laporan mengenai hal ini. Dan kejadian yang telah terjadi beberapa bulan lalu ini menyulitkan pelaku ekspor-impor di lapangan hingga hari ini.

Salah satunya akibat kenaikan dwelling time dan beban biaya demurrage. Sehingga ia tidak ingin, kejadian ini membuat Indonesia dipandang sebagai negara yang memiliki aturan rumit dalam aktivitas perdagangan.

“Akibat kejadian ini, banyak laporan masuk soal dwelling time bertambah, pelaku usaha jadi harus bayar demurrage lebih, padahal kan ini bukan kesalahan mereka. Dan ingat, pelabuhan itu pintu masuk yang turut merepresentasikan wajah negara. Jangan buat negara kita jadi miliki kesan yang kurang mengenakan di mata pelaku usaha dunia,” tandasnya.