DPR Soroti Dwelling Time di Tanjung Perak yang Beratkan Pengusaha Ekspor-Impor

SURABAYA - Komisi III DPR mendukung langkah pencegahan yang dilakukan oleh aparat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Meski demikian wakil rakyat menyoroti implikasi yang ditimbulkan setelahnya terhadap para pelaku usaha ekspor-impor.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung langkah pencegahan yang dilakukan oleh aparat di pelabuhan, namun ia juga menyoroti terkait implikasi yang ditimbulkan setelahnya terhadap para pelaku usaha ekspor-impor.

Baca juga: Polres Pelabuhan Tanjung Perak Gagalkan Pengiriman 7 Kg Sabu Asal Malaysia

Langkah pencegahan dilakukan usai Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil menggagalkan pengiriman narkoba jenis sabu-sabu seberat 100 kg dalam sebuah truk kontainer, di Nganjuk, Jawa Timur. Diduga barang haram tersebut masuk melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya pada Mei 2023 kemarin.

Hingga akhirnya pelaku usaha ekspor-impor di Pelabuhan Tanjung Perak yang tidak terlibat turut kena imbasnya. Di antaranya pengecekan massal yang dilakukan memakan waktu lebih lama, sehingga waktu sandar barang di pelabuhan menjadi jauh lebih lama.

“Karena ada dugaan barang haram tersebut lolos dari Pelabuhan Tanjung Perak, wajar jika pemeriksaan diperketat. Bahkan ada informasi ditemukan juga Harley Davidson yang diduga bodong atau bermasalah di sana. Bagus itu, saya dukung ditindak semuanya. Tapi juga yang perlu diperhatikan, jangan sampai proses penindakan dan pencegahan yang sudah baik itu, justru jadi memperumit kegiatan pelaku usaha ekspor-impor lainnya,” kata Sahroni kepada wartawan, Kamis (24/8/2023).

Untuk itu, Sahroni berharap pemeriksaan kontainer di pelabuhan dapat berjalan lebih cepat. Kesiapan aparat yang melakukan pengecekan di lapangan, hingga mekanisme kerja harus dilakukan dengan cara yang efektif.

Baca juga: Dua Kapal Terbakar di Tanjung Perak Surabaya, Salah Satunya Karam

Karena kecepatan pemeriksaan dan penegakkan aturan yang efisien di pelabuhan, juga merupakan concern Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Semua harus dikerjakan dengan cepat, gunakan mekanisme kerja yang efektif. Karena ini juga sejalan dengan keinginan Pak Presiden Jokowi, yang ingin urusan di pelabuhan itu cepat. Karena kalau tidak, yang rugi siapa? Pengusaha ekspor-impor, pengirim barang, penerima barang, masyarakat, bahkan negara. Jadi saya minta aparat di lapangan harus bisa semuanya sekaligus; cepat dan ketat,” desaknya.

Sahroni menambahkan, dirinya telah mendapatkan laporan mengenai hal ini. Dan kejadian yang telah terjadi beberapa bulan lalu ini menyulitkan pelaku ekspor-impor di lapangan hingga hari ini.

Salah satunya akibat kenaikan dwelling time dan beban biaya demurrage. Sehingga ia tidak ingin, kejadian ini membuat Indonesia dipandang sebagai negara yang memiliki aturan rumit dalam aktivitas perdagangan.

“Akibat kejadian ini, banyak laporan masuk soal dwelling time bertambah, pelaku usaha jadi harus bayar demurrage lebih, padahal kan ini bukan kesalahan mereka. Dan ingat, pelabuhan itu pintu masuk yang turut merepresentasikan wajah negara. Jangan buat negara kita jadi miliki kesan yang kurang mengenakan di mata pelaku usaha dunia,” tandasnya.