Potensi Filantropi Perlu Dukungan Kebijakan dan Riset
Selasa, 21 Juli 2020 - 18:39 WIB
Pnitia Forum Nasional 1 Filantropi Kesehatan memberikan keterangan soal kegiatan tersebut di UGM, Selasa (21/7/2020). Foto Dok Humas UGM
YOGYAKARTA - Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gadjah Mada (UGM) menyelenggarakan Forum Nasional I Filantropi Kesehatan secara daring selama dua hari Selas-Rabu (21-22/7/2020).
Acara ini diselenggarakan untuk menggali potensi pendanaan filantropi untuk pembangunan kesehatan di Indonesia sekaligus diseminasi riset perdana kerja sama anatar PKMK FKKMK UGM dengan Perhimpunan Filantropi Indonesia. (Baca: Bipartit Karyawan dan Manajemen PT SRR CV MGL Temui Jalan Buntu )
Direktur Eksekutif Perhimpunan Filantropi Indonesia, Hamid Abidin menjelaskan potensi filantropi kesehatan di Indonesia sebenarnya sangat besar. Seperti sumbangan penanganan COVID-19 mencapai jumlah Rp905 Miliar. Meski begitu belum didukung dengan kebijakan yang kondusif serta riset dan data yang memadai.
Harusnya pemerintah dapat berperan dalam menyediakan iklim kebijakan yang kondusif berupa kemudahan, penghargaan, dan insentif pajak, meningkatkan kapasitas organisasi dan efektivitas program, membantu penyediaan data dan pengembangan riset, serta membantu pengembangan dan keberlanjutan program melalui kebijakan dan adaptasi program.
Acara ini diselenggarakan untuk menggali potensi pendanaan filantropi untuk pembangunan kesehatan di Indonesia sekaligus diseminasi riset perdana kerja sama anatar PKMK FKKMK UGM dengan Perhimpunan Filantropi Indonesia. (Baca: Bipartit Karyawan dan Manajemen PT SRR CV MGL Temui Jalan Buntu )
Direktur Eksekutif Perhimpunan Filantropi Indonesia, Hamid Abidin menjelaskan potensi filantropi kesehatan di Indonesia sebenarnya sangat besar. Seperti sumbangan penanganan COVID-19 mencapai jumlah Rp905 Miliar. Meski begitu belum didukung dengan kebijakan yang kondusif serta riset dan data yang memadai.
Harusnya pemerintah dapat berperan dalam menyediakan iklim kebijakan yang kondusif berupa kemudahan, penghargaan, dan insentif pajak, meningkatkan kapasitas organisasi dan efektivitas program, membantu penyediaan data dan pengembangan riset, serta membantu pengembangan dan keberlanjutan program melalui kebijakan dan adaptasi program.
Lihat Juga :