Asal Usul dan Sejarah Grobogan, Wilayah yang Kental Pergolakan
Jum'at, 31 Maret 2023 - 13:31 WIB
Keberadaan Kabupaten Grobogan berawal pada hari Senin Kliwon 21 Jumadilakhir 1650 atau 4 Maret 1726. Sejarah ini diambil dari cerita saat Susuhunan Amangkurat IV mengangkat seorang abdi yang telah berjasa kepadanya.
Ng. Wongsodipo, nama abdi itu, kemudian diangkat menjadi bupati Tanah Monconagari yang menjadi taklukan raja yakni Grobogan dengan gelar R.T. Martopuro. Wilayah kekuasaannya meliputi Sela, Teras Karas, Wirosari, Santenan, Grobogan serta beberapa daerah di Sukowati bagian utara Bengawan Solo (babad Kartasura atau Babad Pacina 172-174).
Karena Kertasura masih dalam keadaan kacau, maka pengawasan terhadap daerah Grobogan diserahkan kepada keponakan sekaligus menantunya yang bernama R.T. Suryonagoro (Suwandi).
Baca juga: Asal Usul dan Sejarah Lamongan, Wilayah yang Disahkan Kanjeng Sunan Giri
Sementara untuk R. T. Martopuro sendiri masih tetap di Kartasura. R.T. Suryonagoro diserahi tugas untuk menciptakan struktur pemerintahan kabupaten pangreh praja, seperti adanya bupati, patih, kaliwon, pamewu, mantri, dan seterusnya sampai jabatan bekel di desa-desa.
Pada saat itu, Ibukota kabupaten berada di Grobogan. Namun tidak lama setelah itu atau pada tahun 1864, ibu kota kemudian dipindah ke Purwodadi.
Saat Belanda menjajah Indonesia, pemerintah kolonial telah membagi wilayah menjadi beberapa Gewesten yang bersifat administratif yang kemudian dibagi lagi menjadi Regentschap.
Regentschap Grobogan kala itu berada di dalam lingkungan Semarang Gewest. Kemudian setelah diberlakukannya Decentralisatie Besluit pada tahun 1905, Regentschap diberi hak otonom untuk mengelola daerahnya sendiri dan Grobogan memperoleh otonomi penuh pada tahun 1908.
Ng. Wongsodipo, nama abdi itu, kemudian diangkat menjadi bupati Tanah Monconagari yang menjadi taklukan raja yakni Grobogan dengan gelar R.T. Martopuro. Wilayah kekuasaannya meliputi Sela, Teras Karas, Wirosari, Santenan, Grobogan serta beberapa daerah di Sukowati bagian utara Bengawan Solo (babad Kartasura atau Babad Pacina 172-174).
Karena Kertasura masih dalam keadaan kacau, maka pengawasan terhadap daerah Grobogan diserahkan kepada keponakan sekaligus menantunya yang bernama R.T. Suryonagoro (Suwandi).
Baca juga: Asal Usul dan Sejarah Lamongan, Wilayah yang Disahkan Kanjeng Sunan Giri
Sementara untuk R. T. Martopuro sendiri masih tetap di Kartasura. R.T. Suryonagoro diserahi tugas untuk menciptakan struktur pemerintahan kabupaten pangreh praja, seperti adanya bupati, patih, kaliwon, pamewu, mantri, dan seterusnya sampai jabatan bekel di desa-desa.
Pada saat itu, Ibukota kabupaten berada di Grobogan. Namun tidak lama setelah itu atau pada tahun 1864, ibu kota kemudian dipindah ke Purwodadi.
Saat Belanda menjajah Indonesia, pemerintah kolonial telah membagi wilayah menjadi beberapa Gewesten yang bersifat administratif yang kemudian dibagi lagi menjadi Regentschap.
Regentschap Grobogan kala itu berada di dalam lingkungan Semarang Gewest. Kemudian setelah diberlakukannya Decentralisatie Besluit pada tahun 1905, Regentschap diberi hak otonom untuk mengelola daerahnya sendiri dan Grobogan memperoleh otonomi penuh pada tahun 1908.
Lihat Juga :