Bencana Akibat Perubahan Iklim Makin Nyata, BMKG: Segera Lakukan Mitigasi

Selain itu, Intan juga mengungkapkan bahwa dalam Laporan IPCC, anomali hidrometeorologi yang terjadi di darat juga dipengaruhi dari fenomena dinamika laut. Salah satu contohnyaadalah marine heatwave atau gelombang panas laut yang berimplikasi pada menghangatnya permukaan air laut, sehingga menyebabkan rusaknya organisme laut dan ekosistem darat.

"Pemerintah dan masyarakat setempat meningkatkan kewaspadaan akan potensi cuaca dan iklim ekstrem dengan terus mencari informasi yang relevan, serta melakukan penataan lingkungan dengan lebih baik untuk mencegah terjadinya bencana," jelas dia.

Kepala Bidang Komunikasi Kebencanaan BNPB Dodi Yuleova menjelaskan, merujuk data BNPB empat tahun ke belakang, dari 2018 hingga 2022, korban meninggal dan mengungsi akibat bencana hidrometeorologi terus bertambah. Kerugian akibat kerusakan yang ditimbulkannya mencapai angka Rp31,5 triliun.

Dalam pelaksanaannya, Dodi mengaku mengalami tantangan, di antaranya faktor cuaca yang dinilai mudah sekali berubah. Dia menciptakan, saat ini sejatinya sudah masuk musim kemarau, tetapi beberapa daerah masih mengalami hujan dengan intensitas tinggi.

"Kami melakukan analisis atau kajian terhadap potensi ancaman bahaya dengan memanfaatkan data lintas kementerian/lembaga. Selanjutnya, memberikan arahan kepada BPBD tingkat kabupaten dan kota untuk upaya kesiapsiagaan setempat daan mengaktifkan Tim Reaksi Cepat (TRC) agar berkoordinasi dengan pusat, khususnya untuk daerah yang sangat rawan bencana hidrometeorologi,” beber dia.

Mengantisipasi kerugian besar, ia menyarankan masyarakat membentuk tim siaga desa yang bertugas untuk pemantauan dan identifikasi berbekal pengetahuan kebencanaan, seperti membuat rencana operasi, membuat peta risiko desa dan keterampilan dalam respons darurat, dan memastikan kelancaran jalinan komunikasi ke BPBD kecamatan dan desa.

"Di tingkat keluarga, rencana kesiapsiagaan dapat berupa rute evakuasi, respon evakuasi, tas siaga bencana, kontak petugas, dan lainnya," papar dia.

Sementara itu, gerakan untuk adaptasi dan mitigasi dalam menghadapi krisis iklim masih mengalami banyak tantangan karena belum adanya UU Perubahan Iklim yang bisa menjadiacuan dan payung kebijakan untuk aksi yang dilakukan untuk mencapai target yang ditetapkan.

WALHI memandang, menyikapi kondisi iklim saat ini, perlu mendorong tanggung jawab pelaku usaha yang secara jelas berkontribusi besar menyumbang emisi CO 2, yang memicu terjadinya krisis iklim yang telah menjadi bencana bagi masyarakat dunia khususnya masyarakat yang berada di pulau kecil seperti Kepulauan Seribu di Jakarta.

Hal itu salah satunya dilakukan dengan melakukan gugatan bersama perwakilan masyarakat terdampak krisis iklim di Pulau Pari Kabupaten, Kepulauan Seribu.