Simak Ramalan BI Soal Ekonomi Jawa Timur di 2023
Selasa, 24 Januari 2023 - 08:45 WIB
"Konflik itu berdampak pada peningkatan kebijakan proteksionisme global yang mendorong kenaikan inflasi dan pengetatan kebijakan moneter di berbagai negara," kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPBI) Jatim, Budi Hanoto, Senin (23/1/2023).
Dia menambahkan, pada tahun 2023, kinerja ekonomi Tiongkok sebagai salah satu mitra dagang luar negeri utama Jatim, diperkirakan tertahan akibat potensi kebijakan pembatasan wilayah ketat untuk menekan laju penyebaran Covid-19. "Hal tersebut turut menjadi faktor penahan ekspor Jatim tahun 2023," imbuhnya.
Moderasi kinerja ekonomi Jatim pada tahun 2023, kata dia, diperkirakan turut dipengaruhi konsolidasi fiskal pemerintah yang sejalan dengan tren perbaikan ekonomi domestik. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), defisit fiskal mencapai 6,14% dari PDB pada tahun 2020 dan 4,65% PDB pada tahun 2021.
Pada tahun 2023, pemerintah berkomitmen untuk kembali menerapkan defisit fiskal menjadi 3% dari APBN sebagaimana amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sejalan dengan tren perbaikan ekonomi domestik. Konsolidasi fiskal tersebut diprakirakan berdampak pada pengurangan dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Sehingga berpotensi mengurangi belanja pemerintah daerah, termasuk Pemprov Jatim pada tahun 2023. "Hal tersebut diperkirakan menahan laju pertumbuhan konsumsi Pemprov Jatim pada tahun 2023 dan berdampak pada moderasi pertumbuhan ekonomi," katanya.
Meski begitu, berlanjutnya tren perbaikan konsumsi rumah tangga dan investasi diperkirakan mendorong pertumbuhan ekonomi Jatim pada tahun 2023. Tren penurunan kasus Covid-19 di tingkat global, nasional dan Jatim mendorong pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas ekonomi.
Dia menambahkan, pada tahun 2023, kinerja ekonomi Tiongkok sebagai salah satu mitra dagang luar negeri utama Jatim, diperkirakan tertahan akibat potensi kebijakan pembatasan wilayah ketat untuk menekan laju penyebaran Covid-19. "Hal tersebut turut menjadi faktor penahan ekspor Jatim tahun 2023," imbuhnya.
Moderasi kinerja ekonomi Jatim pada tahun 2023, kata dia, diperkirakan turut dipengaruhi konsolidasi fiskal pemerintah yang sejalan dengan tren perbaikan ekonomi domestik. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), defisit fiskal mencapai 6,14% dari PDB pada tahun 2020 dan 4,65% PDB pada tahun 2021.
Pada tahun 2023, pemerintah berkomitmen untuk kembali menerapkan defisit fiskal menjadi 3% dari APBN sebagaimana amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sejalan dengan tren perbaikan ekonomi domestik. Konsolidasi fiskal tersebut diprakirakan berdampak pada pengurangan dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Sehingga berpotensi mengurangi belanja pemerintah daerah, termasuk Pemprov Jatim pada tahun 2023. "Hal tersebut diperkirakan menahan laju pertumbuhan konsumsi Pemprov Jatim pada tahun 2023 dan berdampak pada moderasi pertumbuhan ekonomi," katanya.
Meski begitu, berlanjutnya tren perbaikan konsumsi rumah tangga dan investasi diperkirakan mendorong pertumbuhan ekonomi Jatim pada tahun 2023. Tren penurunan kasus Covid-19 di tingkat global, nasional dan Jatim mendorong pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas ekonomi.
Lihat Juga :