DPR: Save Tanah Karo

MEDAN - Bencana erupsi Gunung Sinabung yang berkepanjangan dan tak berkesudahan dinilai DPR sebagai persoalan serius. Hari ini (4/5), DPR bersama tim yang ditunjuk akan membicarakan persoalan ini langsung dengan Pemprov Sumut dan Pemkab Karo.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, dalam pertemuan dengan perwakilan Pemkab Karo belum lama ini, di simpulkan bahwa hingga sekarang pemerintah belum melihat persoalan yang terjadi di Karo sebagai masalah serius. Ini dilihat dari masih banyaknya ketidakjelasan realisasi program yang direncanakan pemerintah sebelumnya.

“Jika dilihat dari jumlah orang meninggal akibat bencana erupsi Gunung Sinabung memang tidak sebesar kejadian di daerah lain, tapi sebenarnya persoalan yang terjadi di sana benar-benar serius. Pemkab Karo menilai selama ini pemerintah belum melihat ke arah itu sehingga merasa perlu datang ke DPR supaya ada upaya atau langkah yang dinilai lebih bisa menangani kabupaten itu lebih baik,” katanya saat berkunjung di Kantor KORAN SINDO MEDAN, kemarin.

Berdasarkan laporan yang diterimanya dari pemkab, hingga sekarang baru sekitar 100 unit rumah sudah diserahterimakan kepada warga. Menyusul nanti pada Juni sebanyak 112 unit. Sementara total ada 2.000 unit yang harus dibangun di sana. Jelas saja pemkab melihat pemerintah tidak serius. “Yang diinginkan masyarakat Karo adalah bisa hidup kembali seperti dulu, bukan hanya uang,” imbuhnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini datang bersama anggota Komisi VIII DPR bidang agama, sosial dan pemberdayaan perempuan Rachmat Hidayat, tim ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB), serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi.

Mereka akan melakukan mapping masalah serta menyusun langkah yang harus diambil, baik jangka pendek, menengah dan panjang. “Identifikasi masalah akan dilakukan terlebih dahulu supaya bagaimana selanjutnya juga lebih jelas terlebih lagi erupsi Gunung Sinabung ini tidak diketahui kapan akan berakhir,” ujarnya. Menuru Fahri, ada dua opsi yang bisa dilakukan terhadap bencana ini.

Pertama, menetapkannya sebagai bencana nasional dan kedua, pemerintah menerima proposal dari pemkab untuk dapat dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga penanganan bencana bisa lebih baik lagi dilakukan. Untuk jangka pendek, bisa saja dari pembangunan rumah, tapi itupun belum selesai sampai sekarang. Sedangkan jangka menengah, bicara mengenai kondisi masyarakat dan daerah terkena dampak, dan jangka panjang harus bicara Sumut keseluruhan.

Sebab, kejadian di sana tidak hanya berkaitan dengan Karo, tetapi juga Sumut umumnya, terlebih jika Gunung Sinabung meletus dan ternyata letusannya dahsyat. “Ini harus dipikirkan. Kalau tidak ditetapkan sebagai bencana nasional ya harus mau terima proposal dari daerah supaya mereka bisa menanganinya step by step,” paparnya.

Sembari melakukan hal tersebut, dia juga akan memberikan sumbangan dari gaji anggota DPR yang dipotong sehingga total terkumpul sebanyak Rp600 juta. Dana ini masih akan dibicarakan lagi sistem distribusinya supaya tepat ke sasaran yang dibutuhkan. “Sebab, kami ingin dana ini nanti ada keberlanjutannya. Jadi, nanti ada juga penandatanganan dan penyerahan beberapa proyek,” tukasnya.

Ketua Keluarga Besar Karo (KBK) ITB, Arya Sinulingga mengatakan, seharusnya pemerintah bisa membuat program, seperti transmigrasi dulu. Warga yang disuruh pindah juga disediakan lahan pertanian sebagaimana dimiliki sebelumnya supaya bisa hidup kembali seperti dulu.

“Jangan sampai masyarakat dipindahkan ke lokasi baru tanpa ada kepastian mengenai kelangsungan hidup. Hendaknya buat seperti program transmigrasi, jadi masyarakat tidak merasa dibiarkan begitu saja. Ini memang butuh campur tangan pusat karena kalau harus menunggu daerah yang menangani, akan lama prosesnya,” pungkas nya.

Jelia amelida