Tagih Janji Pendidikan Gratis
Minggu, 03 Mei 2015 - 13:05 WIB
Tagih Janji Pendidikan Gratis
A
A
A
BANDUNG - Koalisi pen didikan Kota Bandung menagih jan ji kepala daerah hingga presiden untuk merealisasikan pen di dikan gratis hingga SMA. “Rata-rata pendidikan masyarakat di Jawa Barat baru se tingkat SMP.
Masih banyak yang belum bisa menjangkau jen jang pendidikan lebih tinggi dari itu. Padahal dalam kampanyenya, baik gubernur maupun presiden menyuarakan pendidikan gratis hingga tingkat SMA,” tegas Ketua Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Kota Bandung Iwan Hermawan se le pas menggelar aksi demons trasi menuntut janji politis Aher Demiz (Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar) di depan Gedung Sate, kemarin.
Menurut dia, waktu tiga tahun terlalu lama untuk menunggu realisasi janji kampanye nya pasangan tersebut. Apa lagi sesuai dengan UU No 23, SMA/SMK sederajat sudah men jadi tanggung jawab provinsi. “Tidak ada alasan lagi. Kami tunggu realisasinya. Kalau memang belum mampu menggratiskan hingga tingkat SMA, bilang saja minta maaf kepada masyarakat,” timpalnya.
Aksi yang meng atas namakan koalisi pendidikan Kota Ban dung yang terdiri dari FAGI, Fo rum Komunikasi Guru Ho - no rer (FKGH), Forum Guru Independen Indonesia (FGII), dan Forum Orang Tua Siswa (Fortusis). Tuntutan lainnya adalah terkait pemberantasan korupsi di sektor pendidikan. Menurut dia, praktik pe nya lahgunaan dana masyarakat dan peme rintah, pungutan liar, dan penyuapan di sektor pendidikan masih marak terjadi.
Selain itu, peningkatan kesejahteraan dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan menjadi sorotan aksi ini. Mengingat masih banyak yang menerima upah di bawah UMK (Upah Minimum Kabupa ten/Kota). Apalagi, bila melihat hasil rata-rata nasional uji kompetensi pengawas sekolah hanya 41,49, kepala sekolah 45,95, dan guru hanya 47,12, menunjukkan kualitas masih di bawha standar kompetensi.
“Pendidikan harus dijadikan gerakan bersama. Sebelum jadi menteri, kami bersama mas Anies (Menbudikdasmen) menyurati Mendikbud saat itu M Nuh untuk melakukan moratorium UN. Sekarang beliau sudah jadi menteri, UN masih tetap dilaksanakan dan masih ter jadi kebocoran. Sudah 11 tahun berarti kejadiannya terus berulang,” paparnya. Menurut Iwan, meskipun UN kini tidak dijadikan patokan kelulusan, tapi tetap saja menakutkan bagi siswa.
Masih banyak kecurangan yang terjadi. Makanya, kata dia, UN harus dihentikan sementara sembari menunggu format evaluasi pendidikan nasional yang lebih tepat. Aksi Koalisi pendidikan Kota Bandung akhirnya membubarkan diri setelahnya berorasi.
Sementara itu, seperti dilansir www.aniesbaswedan.com, Menbudikdasmen dalam sambutannya di hari pendidikan nasional menyampaikan, pendidikan seperti tangga berjalan yang mengantarkan kita meraih kesejahteraan yang jauh lebih baik. “Secara kons titusional, mendidik adalah tanggung jawab negara namun secara moral mendidik adalah tanggung jawab setiap orang terdidik,” ujarnya.
Fauzan
Masih banyak yang belum bisa menjangkau jen jang pendidikan lebih tinggi dari itu. Padahal dalam kampanyenya, baik gubernur maupun presiden menyuarakan pendidikan gratis hingga tingkat SMA,” tegas Ketua Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Kota Bandung Iwan Hermawan se le pas menggelar aksi demons trasi menuntut janji politis Aher Demiz (Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar) di depan Gedung Sate, kemarin.
Menurut dia, waktu tiga tahun terlalu lama untuk menunggu realisasi janji kampanye nya pasangan tersebut. Apa lagi sesuai dengan UU No 23, SMA/SMK sederajat sudah men jadi tanggung jawab provinsi. “Tidak ada alasan lagi. Kami tunggu realisasinya. Kalau memang belum mampu menggratiskan hingga tingkat SMA, bilang saja minta maaf kepada masyarakat,” timpalnya.
Aksi yang meng atas namakan koalisi pendidikan Kota Ban dung yang terdiri dari FAGI, Fo rum Komunikasi Guru Ho - no rer (FKGH), Forum Guru Independen Indonesia (FGII), dan Forum Orang Tua Siswa (Fortusis). Tuntutan lainnya adalah terkait pemberantasan korupsi di sektor pendidikan. Menurut dia, praktik pe nya lahgunaan dana masyarakat dan peme rintah, pungutan liar, dan penyuapan di sektor pendidikan masih marak terjadi.
Selain itu, peningkatan kesejahteraan dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan menjadi sorotan aksi ini. Mengingat masih banyak yang menerima upah di bawah UMK (Upah Minimum Kabupa ten/Kota). Apalagi, bila melihat hasil rata-rata nasional uji kompetensi pengawas sekolah hanya 41,49, kepala sekolah 45,95, dan guru hanya 47,12, menunjukkan kualitas masih di bawha standar kompetensi.
“Pendidikan harus dijadikan gerakan bersama. Sebelum jadi menteri, kami bersama mas Anies (Menbudikdasmen) menyurati Mendikbud saat itu M Nuh untuk melakukan moratorium UN. Sekarang beliau sudah jadi menteri, UN masih tetap dilaksanakan dan masih ter jadi kebocoran. Sudah 11 tahun berarti kejadiannya terus berulang,” paparnya. Menurut Iwan, meskipun UN kini tidak dijadikan patokan kelulusan, tapi tetap saja menakutkan bagi siswa.
Masih banyak kecurangan yang terjadi. Makanya, kata dia, UN harus dihentikan sementara sembari menunggu format evaluasi pendidikan nasional yang lebih tepat. Aksi Koalisi pendidikan Kota Bandung akhirnya membubarkan diri setelahnya berorasi.
Sementara itu, seperti dilansir www.aniesbaswedan.com, Menbudikdasmen dalam sambutannya di hari pendidikan nasional menyampaikan, pendidikan seperti tangga berjalan yang mengantarkan kita meraih kesejahteraan yang jauh lebih baik. “Secara kons titusional, mendidik adalah tanggung jawab negara namun secara moral mendidik adalah tanggung jawab setiap orang terdidik,” ujarnya.
Fauzan
(bbg)
