Gubernur Jawa Barat Tandatangani Kerja Sama Banjir dan Longsor
loading...
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat mengikuti penandatanganan dokumen secara virtual melalui aplikasi Ruang Kerja pada Selasa (2/6/20)
A
A
A
KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil turut menandatangani naskah kesepakatan bersama penanggulangan banjir dan longsor di kawasan Jabodetabekpunjur (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Puncak-Cianjur) tahun 2020 - 2024.
Selain Gubernur Jabar, penandatanganan dokumen secara virtual melalui aplikasi Ruang Kerja pada Selasa (2/6/20), juga melibatkan Menteri Dalam Negeri, Menteri PUPR, Menteri Agraria dan Tara Ruang/ kepala BPN, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri PPN/ kepala Bappenas, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, Bupati Bogor, Tangerang, Bekasi dan Cianjur, serta Walikota Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan dan Kota Bekasi.
Ridwan Kamil menuturkan, perjanjian kerja sama (PKS) merupakan komitmen bersama selama empat tahun mendatang akan disiapkan anggaran Rp35 triliun untuk menanggulangi banjir dan longsor di kawasan metropolitan Jabodetabekpunjur. Anggaran bersumber dari APBN melalui sejumlah kementerian, APBD provinsi dan APBD kabupaten kota.
"Hari ini kita menandatangani kesepahaman bersama untuk menyiapkan anggaran sebesar Rp35 triliun dibagi-bagi oleh anggaran pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota untuk menangani banjir di daerah Jabodetabekpunjur yang memang beberapa muara sungainya ada di Jabar dan hilirnya ada di Jakarta, Bekasi dan sekitarnya," ujar Ridwan Kamil.
Sementara anggaran yang dipersiapkan oleh APBD Pemprov Jabar besarannya saat ini masih dihitung. Kang Emil mengatakan pengalokasian anggaran ini akan dilakukan secara transparan.
Ia berharap masyarakat bisa memahami bahwa menyelesaikan banjir dan longsor memerlukan biaya tidak sedikit dan waktu lama.
"Anggaran dari Pemda Prov Jabar akan dirumuskan kira-kira persentasenya berapa dari Rp35 triliun itu. Semoga dengan informasi yang transparan warga bisa paham bahwa proses menyelesaikan banjir itu butuh empat tahun sampai tahun 2024. Jadi kalau ada banjir di tahun-tahun depan mohon bersabar proyek raksasa Rp35 triliun ini butuh waktu yang tidak sebentar," jelasnya.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Jabar Taufiq Budi Santoso menerangkan, ada empat strategi rencana aksi yang disepakati dalam menanggulangi banjir dan longsor di wilayah Jabodetabekpunjur.
Pertama, koordinasi dan singkronisasi kegiatan secara bersama yang sejalan dengan terbitnya Perpres yang baru tentang Jabodetabek. Dengan begitu ke depannya akan dibentuk badan pengelola Jabodetabek secara mandiri.
Kedua, mencegah dan mengurangi risiko. Ketiga, meningkatkan kesiapsiagaan, keempat keempat perlindungan dan pengendalian sempadan sungai, penanggulangan kawasan hulu, tengah dan hilir. “ Ini memerlukan komitmen dari setiap daerah terkait," tegasnya.
Selain Gubernur Jabar, penandatanganan dokumen secara virtual melalui aplikasi Ruang Kerja pada Selasa (2/6/20), juga melibatkan Menteri Dalam Negeri, Menteri PUPR, Menteri Agraria dan Tara Ruang/ kepala BPN, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri PPN/ kepala Bappenas, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, Bupati Bogor, Tangerang, Bekasi dan Cianjur, serta Walikota Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan dan Kota Bekasi.
Ridwan Kamil menuturkan, perjanjian kerja sama (PKS) merupakan komitmen bersama selama empat tahun mendatang akan disiapkan anggaran Rp35 triliun untuk menanggulangi banjir dan longsor di kawasan metropolitan Jabodetabekpunjur. Anggaran bersumber dari APBN melalui sejumlah kementerian, APBD provinsi dan APBD kabupaten kota.
"Hari ini kita menandatangani kesepahaman bersama untuk menyiapkan anggaran sebesar Rp35 triliun dibagi-bagi oleh anggaran pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota untuk menangani banjir di daerah Jabodetabekpunjur yang memang beberapa muara sungainya ada di Jabar dan hilirnya ada di Jakarta, Bekasi dan sekitarnya," ujar Ridwan Kamil.
Sementara anggaran yang dipersiapkan oleh APBD Pemprov Jabar besarannya saat ini masih dihitung. Kang Emil mengatakan pengalokasian anggaran ini akan dilakukan secara transparan.
Ia berharap masyarakat bisa memahami bahwa menyelesaikan banjir dan longsor memerlukan biaya tidak sedikit dan waktu lama.
"Anggaran dari Pemda Prov Jabar akan dirumuskan kira-kira persentasenya berapa dari Rp35 triliun itu. Semoga dengan informasi yang transparan warga bisa paham bahwa proses menyelesaikan banjir itu butuh empat tahun sampai tahun 2024. Jadi kalau ada banjir di tahun-tahun depan mohon bersabar proyek raksasa Rp35 triliun ini butuh waktu yang tidak sebentar," jelasnya.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Jabar Taufiq Budi Santoso menerangkan, ada empat strategi rencana aksi yang disepakati dalam menanggulangi banjir dan longsor di wilayah Jabodetabekpunjur.
Pertama, koordinasi dan singkronisasi kegiatan secara bersama yang sejalan dengan terbitnya Perpres yang baru tentang Jabodetabek. Dengan begitu ke depannya akan dibentuk badan pengelola Jabodetabek secara mandiri.
Kedua, mencegah dan mengurangi risiko. Ketiga, meningkatkan kesiapsiagaan, keempat keempat perlindungan dan pengendalian sempadan sungai, penanggulangan kawasan hulu, tengah dan hilir. “ Ini memerlukan komitmen dari setiap daerah terkait," tegasnya.
Lihat Juga :
