Pembangunan Sejuta Rumah Murah Dimulai

UNGARAN - Uang ratusan triliun yang mengendap di badan usaha milik pemerintah hingga sekarang belum bisa dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Melalui program pembangunan sejuta rumah untuk MBR, pemerintahan Jokowi mencoba melakukan terobosan regulasi yang membatasi penggunaan uang mengendap tersebut.

“Banyak orang sampaikan kepada saya, pak apakah tidak terlalu ambisius, setahun bangun sejuta rumah. Saya sampaikan, kalau dikerjakan dengan cara normal dan biasa, ya tidak tercapai 200.000 (rumah) saja sulit, tapi kalau berani lakukan loncatan angka itu (satu juta rumah) bisa tercapai,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberi sambutan dalam pencanangan Program Satu Juta Rumah di Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, kemarin.

Pencanangan program tersebut kemarin ditandai dengan groundbreaking pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) bagi para pekerja dan buruh di RT 1/RW 6 Lingkungan Krajan, Kelurahan Gendanganak, oleh Jokowi. Pembangunan rusunawa Gedanganak merupakan bagian dari implementasi program sejuta rumah untuk MBR, khususnya kalangan pekerja dan buruh.

Di rusunawa itu nanti akan tersedia 198 unit kamar, 104 kamar untuk pekerja lajang, dan 94 kamar sisanya untuk pekerja yang berkeluarga. Secara total pada tahap pertama tahun ini, program pembangunan sejuta rumah untuk MBR akan direalisasikan dengan membangun 331.000 unit rumah di 14 provinsi di Tanah Air, yakni di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Su-lawesi Tenggara , dan Papua.

Jokowi menuturkan, untuk mewujudkan proyek tersebut, dirinya tiga pekan lalu mengumpulkan pimpinan BUMN. Berdasarkan perhitungan, ternyata ada uang mengendap di tabungan BUMN mencapai sekitar Rp430 triliun. Satu di antara BUMN yang punya uang mengendap dalam jumlah besar adalah BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp180 triliun.

“Contohnya di BPJS, uang itu tidak bisa digunakan karena regulasinya hanya bisa dimanfaatkan 5% untuk bangun rumah. Mau jadi apa kalau hanya 5%? Katakanlah dipakai 40%, itu kan besar sekali. Dan uangnya tidak hilang karena digunakan untuk membangun rusun (rumah susun) atau perumahan diberikan kepada pekerja. Karena memang uangnya untuk pekerja,” kata dia.

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri menambahkan, Program Satu Juta Rumah merupakan sinergi kementeriannnya dengan Kementerian PU-Pera. Dari sejuta rumah yang akan dibangun, 10.000 di antaranya diperuntukkan kalangan pekerja dan buruh berwujud rusunawa.

“Pembiayaan pembangunan 10.000 rusunawa itu berasal dari APBN melalui anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-Pera) se-banyak 7.600 unit dan non- APBN, yaitu BPJS Ke-tenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan 2.400 unit,” ujarnya.

Khusus di Kota Semarang, rusunawa pendanaan BPJS akan berlokasi di Asrama Transito Provinsi Jateng di Jalan Raya Tugu Km 9, Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Tugu. Di lahan seluas sekitar 5.900 meter persegi itu, rencananya akan dibangun dua twin blok rusunawa. Setiap twin blok mempunyai 100 kamar dan bisa diisi sekitar 400 pekerja.

Agus joko