Tuntut Kades Mundur, Warga Kepung Balai Desa

KAJEN - Ratusan warga Desa Karangjati, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Jumat 24 April 2015 siang menggeruduk balai desa setempat. Warga meminta Kades bersama perangkat desa setempat mundur dari jabatannya.

Aksi itu dilakukan warga lantaran mereka menilai Kades setempat M. Imron Asani beserta perangkat desanya tidak transparan terhadap sejumlah dana.

Sehingga mereka menuntut Kades beserta perangkat untuk turun dari jabatannya. Menurut penuturan warga bernama Slamet (50), setiap penerima PSKS dipotong oleh pihak desa Rp 150 ribu, untuk dibagikan kepada warga yang tidak menerima.

Namun warga menduga uang tersebut dikuasai oleh Kades dan perangkatnya."Jadi uang itu tidak dibagikan kepada warga yang tidak menerima," katanya.

Selain itu, pihaknya menemukan bukti pencairan dana PSKS atas nama sejumlah warga. Padahal, sejumlah nama warga tersebut tahun ini sudah tidak terdaftar sebagai penerima PSKS.

"Sampai sekarang kami catat baru lima orang yang namanya digunakan untuk proses pencairan. Padahal mereka merasa tidak mendapatkan PSKS tahun ini. Ini ada bukti pencairannya," katanya.

Hal itu diamini oleh warga lain bernama Munahir (39). Menurutnya, warga menduga tanda tangan atas nama sejumlah warga yang sudah tidak menerima PSKS itu dipalsukan oleh pihak desa.

"Sebab 5 nama warga yang namanya digunakan untuk pencairan dana PSKS itu merasa tidak menerima melakukan pencairan dan tidak menerima uangnya," terangnya.

Diungkapkan, pihak desa juga dinilai tidak tranparan terkait penyaluran beras untuk masyarakat miskin (Raskin). Selain itu, anggaran pengelolaan jembatan gantung desa setempat juga tidak transparan.

"Raskin biasanya dibagi jumat. Tapi saat warga akan mengambil, jumat siang sudah habis. Jembatan gantung itu dari dulu tidak pernah jembatan sampai terlihat lapisan dasar yang berupa plat besi," katanya.

Sementara M. Musa (40), mengaku tahun ini sudah tidak mendapatkan PSKS. Namun ada bukti kwitansi dan KJS untuk pencairan atas nama dirinya.

"Katanya yang ngambil istri saya, padahal istri saya tidak mendapatkan uang sama sekali. Sebab sejak tahun ini saya sudah tidak menerima PSKS. Jadi tanda tangan itu dipalsukan," tandasnya.

Terpisah Kades Karangjati, M. Imron Asani, membantah tuduhan warga. Diakuinya terdapat pemotongan uang para penerima PSKS berkisar antara Rp 150ribu hingga Rp 200ribu. Namun dia membantah menguasai uang tersebut.

"Uang potongan PSKS tersebut dikumpulkan untuk dibagikan kepada warga yang tidak mendapatkan PSKS. Total warga yang menerima PSKS di desa kami ada 260 penerima," ujarnya.

Terkait dugaan pemalsuan berkas penerima PSKS, pihaknya mengaku sudah ada penyelidikan dari inspektorat setempat. Hasilnya salah satu perangkatnya telah mengakui kesalahannya.

"Tadi Pak Imam Rosada salah satu perangkat kami sudah mengakui kesalahannya dan sudah mengundurkan diri," terangnya.

Sementara terkait Raskin, menurutnya warga yang tidak kebagian Raskin tersebut sering terlambat dan tidak sesuai jadwal saat mengambilnya.

"Misalnya jadwal pembagian Jumat, warga yang memiliki kupon Raskin yang tidak kebagian itu mengambilnya terlambat. Kadang ada yang terlambat sampai tiga hari. Tapi biasanya yang tidak kebagian, akan mendapatkan jatah dobel bulan berikutnya," terangnya.

Sedangkan terkait transparansi pengelolaan anggaran pemeliharaan jembatan gantung desa setempat, menurutnya hanya isu yang dihembuskan oleh orang-orang yang tidak menyukainya."Itu sudah biasa, paling orang-orang yang tidak suka," pungkasnya.

Aksi itu mendapat pengawal ketat petugas kepolisian setempat. Setidaknya satu truk Satuan Dalmas Polres Pekalongan diturunkan untuk mengamankan balai desa setempat. Meski belum ada keputusan terkait tuntutannya, namun akhirnya warga bersedia membubarkan diri.