Forpimda Gagas Perda Antiradikalisme
Forpimda Gagas Perda Antiradikalisme
A
A
A
SURABAYA - Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forpimda) Jatim sepakat membuat peraturan daerah (perda) antiradikalisme. Kesepakatan ini menyikapi munculnya pengikut paham radikalisme dari sejumlah daerah di Jatim.
Forpimda yang terdiri dari Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Eko Wiriatmoko, dan seluruh unsur (Forpimda) menyepakati hal itu untuk menangkal gerakan radikalisme ISIS. Soekarwo saat rapat di Airlangga Convention Center (ACC), Kompleks Kampus C Universitas Airlangga (Unair), menyatakan akan membuat perda untuk menangkal radikalisme yang mulai menyebar di masyarakat.
Pembuatan perda itu melibatkan ulama, tokoh agama, Forpimda Jatim. ”Jika UU untuk menangkal radikalisme belum ada, perda ini dibuat untuk menangkalnya. Radikalisme adalah musuh negara. Paham radikal di masyarakat harus bisa dicegah karena membuat situasi tidak aman. Salah satu bentuknya yakni ISIS, gerakan antidemokrasi yang tidak setuju dengan pilkada,” papar Karwo pada Sarasehan Forpimda dengan Seluruh Elemen Masyarakat Daerah Jatim.
Gubernur yang akrab disapa Pakde ini menyatakan, selain perda, upaya menangkal radikalisme juga mengoptimalkan peran Trisula atau yang sering disebut tiga pilar, yakni kepala desa/RT/RW, bintara pembina desa (babinsa) dan bintara pembina keamanan ketertiban masyarakat (babinkamtibmas). ”Kades, TNI, Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat ikut menjaga keamanan dan kenyamanan di Jatim. Keamanan dan kenyamanan di Jatim tercipta, maka masyarakat dapat membangun dan kesejahteraan dapat tercapai,” ujarnya.
Pakde mengingatkan masyarakat untuk tidak ikut aksi radikal dan tetap waspada jika ada gerak-gerik mencurigakan dari seseorang. ”Pokoknya jangan ikut-ikutan aksi yang radikal. Sekecil apa pun itu jangan ditiru. Kalau ada warganya yang berperilaku maupunmemilikikegiatanyang aneh-aneh bisa segera diketahui untuk kemudian diambil tindakan pencegahan,” ucapnya.
Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf mengapresiasi pernyataan Gubernur Jatim yang berkomitmen mendukung upaya Polri dalam mewujudkan dan memelihara situasi kamtibmas yang kondusif di Jatim. Kegiatan sarasehan, menurut Anas, merupakan sebuah respons terhadap perkembangan lingkungan strategis, baik global, regional maupun nasional, yang berimplikasi pada aspek ketertiban dan keamanan di Jatim.
”Selain itu, sarasehan diadakan untuk menghadapi bahaya kelompokradikal(ISIS) dananti- Pancasila, serta kesiapan pilkada serentak tahun 2015,” bebernya. Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Eko Wiriatmoko menambahkan, seluruh daerah di Jatim rawan adanya perkembangan ideologi radikal. Pasalnya, penyebaran radikalisme itu berada di daerah yang tampaknya kurang pemantauan pemerintah maupun pihak-pihak terkait.
”Mayoritas muncul di daerah seperti Lamongan, bahkan Surabaya juga bisa. Semua daerah mungkin. Babinsa akan terus memantau supaya radikalisme tidak bisa tumbuh di Jatim,” katanya. Prof Dr Quraish Shihab, Prof Din Samsudin, Prof Dr Ir Dadan Umar Daihani, DEA yang juga hadir sepakat untuk membasmi radikalisme seperti ISIS. ”ISIS itu bukan ideologi yang berbasis agama. Tapi, lembaga gerakan politik radikal. Tidak hanya merusak aqidah, tapi juga merusak perekonomian masyarakat dunia,” tambah Prof Din Samsudin.
Soeprayitno
Forpimda yang terdiri dari Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Eko Wiriatmoko, dan seluruh unsur (Forpimda) menyepakati hal itu untuk menangkal gerakan radikalisme ISIS. Soekarwo saat rapat di Airlangga Convention Center (ACC), Kompleks Kampus C Universitas Airlangga (Unair), menyatakan akan membuat perda untuk menangkal radikalisme yang mulai menyebar di masyarakat.
Pembuatan perda itu melibatkan ulama, tokoh agama, Forpimda Jatim. ”Jika UU untuk menangkal radikalisme belum ada, perda ini dibuat untuk menangkalnya. Radikalisme adalah musuh negara. Paham radikal di masyarakat harus bisa dicegah karena membuat situasi tidak aman. Salah satu bentuknya yakni ISIS, gerakan antidemokrasi yang tidak setuju dengan pilkada,” papar Karwo pada Sarasehan Forpimda dengan Seluruh Elemen Masyarakat Daerah Jatim.
Gubernur yang akrab disapa Pakde ini menyatakan, selain perda, upaya menangkal radikalisme juga mengoptimalkan peran Trisula atau yang sering disebut tiga pilar, yakni kepala desa/RT/RW, bintara pembina desa (babinsa) dan bintara pembina keamanan ketertiban masyarakat (babinkamtibmas). ”Kades, TNI, Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat ikut menjaga keamanan dan kenyamanan di Jatim. Keamanan dan kenyamanan di Jatim tercipta, maka masyarakat dapat membangun dan kesejahteraan dapat tercapai,” ujarnya.
Pakde mengingatkan masyarakat untuk tidak ikut aksi radikal dan tetap waspada jika ada gerak-gerik mencurigakan dari seseorang. ”Pokoknya jangan ikut-ikutan aksi yang radikal. Sekecil apa pun itu jangan ditiru. Kalau ada warganya yang berperilaku maupunmemilikikegiatanyang aneh-aneh bisa segera diketahui untuk kemudian diambil tindakan pencegahan,” ucapnya.
Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf mengapresiasi pernyataan Gubernur Jatim yang berkomitmen mendukung upaya Polri dalam mewujudkan dan memelihara situasi kamtibmas yang kondusif di Jatim. Kegiatan sarasehan, menurut Anas, merupakan sebuah respons terhadap perkembangan lingkungan strategis, baik global, regional maupun nasional, yang berimplikasi pada aspek ketertiban dan keamanan di Jatim.
”Selain itu, sarasehan diadakan untuk menghadapi bahaya kelompokradikal(ISIS) dananti- Pancasila, serta kesiapan pilkada serentak tahun 2015,” bebernya. Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Eko Wiriatmoko menambahkan, seluruh daerah di Jatim rawan adanya perkembangan ideologi radikal. Pasalnya, penyebaran radikalisme itu berada di daerah yang tampaknya kurang pemantauan pemerintah maupun pihak-pihak terkait.
”Mayoritas muncul di daerah seperti Lamongan, bahkan Surabaya juga bisa. Semua daerah mungkin. Babinsa akan terus memantau supaya radikalisme tidak bisa tumbuh di Jatim,” katanya. Prof Dr Quraish Shihab, Prof Din Samsudin, Prof Dr Ir Dadan Umar Daihani, DEA yang juga hadir sepakat untuk membasmi radikalisme seperti ISIS. ”ISIS itu bukan ideologi yang berbasis agama. Tapi, lembaga gerakan politik radikal. Tidak hanya merusak aqidah, tapi juga merusak perekonomian masyarakat dunia,” tambah Prof Din Samsudin.
Soeprayitno
(ars)
Explore More