Proyek Majapahit Setengah Hati
Proyek Majapahit Setengah Hati
A
A
A
MOJOKERTO - Proyek pembangunan Kampung Majapahit di Kecamatan Trowulan menjadi sorotan DPRD Mojokerto. Para wakil rakyat menilai Pemkab Mojokerto setengah hati mengerjakan proyek tersebut.
Penilaian itu muncul setelah sejumlah anggota Komisi C DPRD Kabupaten Mojokerto menggelar inspeksi mendadak di Desa Bejijong kemarin. Di lokasi proyek tersebut para wakil rakyat menjumpai bangunan khas Majapahit yang dibangun tidak sama antar satu dengan lain. Kondisi ini tentu berbeda dengan konsep awal ketika proyek itu pertama kali dicanangkan.
Saat itu Desa Bejijong dan sekitarnya diproyeksikan menjadi kawasan khas Majapahit dengan dicirikan bangunan rumah maupun tempat ibadah. Selain ada perbedaan dengan konsep awal, pertanggungjawaban proyek ini juga belum jelas.
Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Mojokerto Muhammad Syaikhu mengatakan hingga kemarin Dewan masih belum menerima laporan terkait pelaksanaan dan pertanggung jawaban proyek yang didanai Pemprov Jatim bersama Pemkab Mojokerto itu. ”Makanya kita sidak ini untuk melihat kondisi di lapangan. Ternyata desainnya tak sama antara satu rumah dengan rumah lainnya, terutama soal ukuran,” beber Syaiku.
Proyek Kampung Majapahit tahap pertama ini disuntik anggaran Rp5,920 miliar oleh Pemprov Jatim. Sementara dari APBD Kabupaten Mojokerto tahun 2014 dikucurkan dana pendamping Rp1,480 miliar. Tiga desa yang mendapatkan sasaran program ini di antaranya Desa Bejijong (94 rumah), Sentonorejo (21 rumah), dan Desa Jatipasar (22) rumah. Proyek ini diswakelola masyarakat desa setempat melalui pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK). ”Dewan ingin tahu detail semuanya,” tandas politikus Partai Hanura ini.
Tidak hanya menyoal anggaran, kalangan Dewan juga menilai jika konsep wisata sejarah dan budaya melalui program Kampung Majapahit itu masih belum matang. Salah satunya soal bentuk dan ukuran rumah yang tidak seragam. ”Ada yang menyatu dengan rumah induk dan ada yang terpisah. Jadinya terlihat tidak menyatu. Harusnya juga ada bangunan pendukung lain sehingga tampak seperti kampung di era Majapahit,” kata Santoso, anggota Komisi C DPRD Kabupaten Mojokerto lainnya.
Dewan juga menyentil masih buruknya infrastruktur jalan raya menuju wisata Trowulan. Di salah satu titik di Desa Tawangsari, kondisi jalan berlubang bak kolam air. Dewan meminta eksekutif segera memproses lelang proyek pembangunan jalan tahun ini senilai Rp40 miliar. Proyek pembangunan jalan ini diduga tak bisa dimulai lantaran masih banyak warga yang meminta kompensasi bagi mereka yang kehilangan tembok akibat rencana pelebaran jalan.
Kepala Bidang Pariwisata Disporabudpar Kabupaten Mojokerto Sutrisno mengakui, laporan kegiatan proyek Kampung Majapahit memang belum dibuat. Menurutnya, itu karena belum semua proyek ini selesai. ”Tinggal beberapa unit saja yang saat ini tengah proses dibangun. Target kami akhir bulan ini rampung,” kata Sutrisno.
Tritus julan
Penilaian itu muncul setelah sejumlah anggota Komisi C DPRD Kabupaten Mojokerto menggelar inspeksi mendadak di Desa Bejijong kemarin. Di lokasi proyek tersebut para wakil rakyat menjumpai bangunan khas Majapahit yang dibangun tidak sama antar satu dengan lain. Kondisi ini tentu berbeda dengan konsep awal ketika proyek itu pertama kali dicanangkan.
Saat itu Desa Bejijong dan sekitarnya diproyeksikan menjadi kawasan khas Majapahit dengan dicirikan bangunan rumah maupun tempat ibadah. Selain ada perbedaan dengan konsep awal, pertanggungjawaban proyek ini juga belum jelas.
Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Mojokerto Muhammad Syaikhu mengatakan hingga kemarin Dewan masih belum menerima laporan terkait pelaksanaan dan pertanggung jawaban proyek yang didanai Pemprov Jatim bersama Pemkab Mojokerto itu. ”Makanya kita sidak ini untuk melihat kondisi di lapangan. Ternyata desainnya tak sama antara satu rumah dengan rumah lainnya, terutama soal ukuran,” beber Syaiku.
Proyek Kampung Majapahit tahap pertama ini disuntik anggaran Rp5,920 miliar oleh Pemprov Jatim. Sementara dari APBD Kabupaten Mojokerto tahun 2014 dikucurkan dana pendamping Rp1,480 miliar. Tiga desa yang mendapatkan sasaran program ini di antaranya Desa Bejijong (94 rumah), Sentonorejo (21 rumah), dan Desa Jatipasar (22) rumah. Proyek ini diswakelola masyarakat desa setempat melalui pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK). ”Dewan ingin tahu detail semuanya,” tandas politikus Partai Hanura ini.
Tidak hanya menyoal anggaran, kalangan Dewan juga menilai jika konsep wisata sejarah dan budaya melalui program Kampung Majapahit itu masih belum matang. Salah satunya soal bentuk dan ukuran rumah yang tidak seragam. ”Ada yang menyatu dengan rumah induk dan ada yang terpisah. Jadinya terlihat tidak menyatu. Harusnya juga ada bangunan pendukung lain sehingga tampak seperti kampung di era Majapahit,” kata Santoso, anggota Komisi C DPRD Kabupaten Mojokerto lainnya.
Dewan juga menyentil masih buruknya infrastruktur jalan raya menuju wisata Trowulan. Di salah satu titik di Desa Tawangsari, kondisi jalan berlubang bak kolam air. Dewan meminta eksekutif segera memproses lelang proyek pembangunan jalan tahun ini senilai Rp40 miliar. Proyek pembangunan jalan ini diduga tak bisa dimulai lantaran masih banyak warga yang meminta kompensasi bagi mereka yang kehilangan tembok akibat rencana pelebaran jalan.
Kepala Bidang Pariwisata Disporabudpar Kabupaten Mojokerto Sutrisno mengakui, laporan kegiatan proyek Kampung Majapahit memang belum dibuat. Menurutnya, itu karena belum semua proyek ini selesai. ”Tinggal beberapa unit saja yang saat ini tengah proses dibangun. Target kami akhir bulan ini rampung,” kata Sutrisno.
Tritus julan
(ftr)
Explore More