Komentar di Media, Inspektur Inspektorat Didemo
Komentar di Media, Inspektur Inspektorat Didemo
A
A
A
PANGANDARAN - Kaukus Muda Pangandaran (KMP) menggelar aksi unjuk rasa dihalaman Kantor Inspektorat Kabupaten Pangandaran, Senin, 30 Maret 2015.
Kedatangan massa aksi pada pukul 09.00 Wib mendapat pengawalan ketat dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Petugas keamanan dari Polsek Parigi hingga usai.
Koordinator KMP Dede Ahmad Ramdhani dalam orasinya meminta pertanggungjawaban stetment Inspektur Inspektorat Kabupaten Pangandaran Apip Winayadi yang menyatakan stetment dibeberapa media massa bahwa bantuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dari Kementerian Pendidikan Nasional untuk 23 Sekolah Dasar (SD) di Pangandaran tidak sesuai speck.
“Kami meminta pertanggung jawaban kepada Inspektur Inspektorat yang telah lantang berbicara dibeberapa media massa bahwa TIK tidak sesuai speck,”kata Dede.
Masih dikatakan Dede, stetment tersebut tidak berlandaskan fakta dan data yang outentik, karena pernyataan tersebut tidak disertai bukti hasil pemeriksaan.
“Kami telah mengadvokasi beberapa SD yang mendapatkan bantuan, dan kami mempunyai data hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas Inspektorat dan Direktorat Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa barang sudah sesuai dengan speck dan bisa dipergunakan,”tambah Dede.
Dede menjelaskan, pihaknya mengakui melakukan permohonan pengawalan program TIK per tanggal 17 November 2014 yang isinya meminta agar pihak Pemerintah Kabupaten Pangandaran melakukan pengawalan program tersebut karena ada klem dari salah satu pengusaha.
“Dulu kami kirim surat ke Inspektorat agar tidak terjadi kekeliruan, dan pada tanggal 24 November 2014 kami melaporkan adanya kejanggalan dalam mekanisme pemesanan barang,”kata Dede.
Dede mengakui pihaknya merasa dijadikan alat tembak kepentingan posisi jabatan oleh beberapa pejabat yang ada di Inspektorat untuk menggeser jabatan di Disdikbudpora Kabupaten Pangandaran.
“Gerakan Inspektorat terkesan memenfaatkan surat yang kami kirim beberapa bulan lalu. Padahal kami mengirim surat tersebut untuk dikawal, bukan untuk dijadikan alat tembak kepada pihak lain,” jelasnya.
Senada dengan itu Asep Saeful Romdhon Humas KMP menegaskan, kedatangannya karena kecewa terhadap kebijakan Inspektur Inspektorat yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan pernyataan di beberapa media massa.
“Kami punya bukti hasil pemeriksaan petugas Inspektorat dan Direktorat Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di beberapa SD yang hasilnya barang sesuai speck, tapi kenapa Inspektur Inspektorat memberikan pernyataan bahwa barang tidak sesuai speck,” kata Asep.
Asep juga mengancam apabila pernyataan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, maka pihaknya akan melaporkan kepada pihak yang berwajib.
Semenrtara Inspektur Inspektorat Apip Winayadi menyatakan dihadapan massa aksi akan segera menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Terimakasih atas dukungangan dari pihak KMP, dan kami siap menindaklanjuti permasalahan ini,” singkat Apip.
Kedatangan massa aksi pada pukul 09.00 Wib mendapat pengawalan ketat dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Petugas keamanan dari Polsek Parigi hingga usai.
Koordinator KMP Dede Ahmad Ramdhani dalam orasinya meminta pertanggungjawaban stetment Inspektur Inspektorat Kabupaten Pangandaran Apip Winayadi yang menyatakan stetment dibeberapa media massa bahwa bantuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dari Kementerian Pendidikan Nasional untuk 23 Sekolah Dasar (SD) di Pangandaran tidak sesuai speck.
“Kami meminta pertanggung jawaban kepada Inspektur Inspektorat yang telah lantang berbicara dibeberapa media massa bahwa TIK tidak sesuai speck,”kata Dede.
Masih dikatakan Dede, stetment tersebut tidak berlandaskan fakta dan data yang outentik, karena pernyataan tersebut tidak disertai bukti hasil pemeriksaan.
“Kami telah mengadvokasi beberapa SD yang mendapatkan bantuan, dan kami mempunyai data hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas Inspektorat dan Direktorat Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa barang sudah sesuai dengan speck dan bisa dipergunakan,”tambah Dede.
Dede menjelaskan, pihaknya mengakui melakukan permohonan pengawalan program TIK per tanggal 17 November 2014 yang isinya meminta agar pihak Pemerintah Kabupaten Pangandaran melakukan pengawalan program tersebut karena ada klem dari salah satu pengusaha.
“Dulu kami kirim surat ke Inspektorat agar tidak terjadi kekeliruan, dan pada tanggal 24 November 2014 kami melaporkan adanya kejanggalan dalam mekanisme pemesanan barang,”kata Dede.
Dede mengakui pihaknya merasa dijadikan alat tembak kepentingan posisi jabatan oleh beberapa pejabat yang ada di Inspektorat untuk menggeser jabatan di Disdikbudpora Kabupaten Pangandaran.
“Gerakan Inspektorat terkesan memenfaatkan surat yang kami kirim beberapa bulan lalu. Padahal kami mengirim surat tersebut untuk dikawal, bukan untuk dijadikan alat tembak kepada pihak lain,” jelasnya.
Senada dengan itu Asep Saeful Romdhon Humas KMP menegaskan, kedatangannya karena kecewa terhadap kebijakan Inspektur Inspektorat yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan pernyataan di beberapa media massa.
“Kami punya bukti hasil pemeriksaan petugas Inspektorat dan Direktorat Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di beberapa SD yang hasilnya barang sesuai speck, tapi kenapa Inspektur Inspektorat memberikan pernyataan bahwa barang tidak sesuai speck,” kata Asep.
Asep juga mengancam apabila pernyataan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, maka pihaknya akan melaporkan kepada pihak yang berwajib.
Semenrtara Inspektur Inspektorat Apip Winayadi menyatakan dihadapan massa aksi akan segera menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Terimakasih atas dukungangan dari pihak KMP, dan kami siap menindaklanjuti permasalahan ini,” singkat Apip.
(nag)
Explore More