Rapat APBD Deadlock, Ketua DPRD Salahkan Ahok
Kamis, 05 Maret 2015 - 15:40 WIB
Rapat APBD Deadlock, Ketua DPRD Salahkan Ahok
A
A
A
JAKARTA - DPRD DKI Jakarta kecewa dengan sikap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama Ahok yang dianggap kurang beretika. Akibatnya sikap Ahok, mediasi APBD DKI 2015 deadlock.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan mediasi APBD yang dilakukan di Kemendagri tadi pagi tidak menemukan hasil. "Sebab, Ahok tidak memiliki etika ketika menanyakan anak buahnya," katanya di Gedung DPRD DKI, Kamis (5/3/2015).
Saat itu, lanjutnya, Ahok meminta Wali Kota Jakarta Barat, Anas Efenddi perihal pengadaan Uninterruptable Power Suply (UPS) yang masuk dalam APBD 2015.
"Dia memaki-maki anak buahnya didepan khalayak. Itu suatu hal yang tidak beretika," tegasnya.
Mendengar ocehan Ahok, spontan sejumlah anggota DPRD DKI melakukan protes. Buntutnya, sidang mediasi yang tadinya mendnegarkan penutup dari Ahok pun bubar begitu saja.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menjelaskan, APBD DKI Jakarta hanya satu versi, yakni APBD hasil paripurna 27 Januari 2015 yang didalamnya ada UPS dan merupakan pembahasan antara SKPD dan Komisi di DPRD.
Sementara, yang dikirimkan Ahok ke Kemendagri bukanlah hasil pengesahan paripurna dan tidak pernah ada dalam pembahasan yang jelas diatur undang-undang. Artinya, Ahok telah melanggar undang-undang.
Kemendagri, kata Pras diharapkan dapat segera mengambil keputusan penggunaan APBD 2015 yang disahkan pada Paripurna 2015 lalu.
"Soal isi kegiatan, apabila tidak disetujui bisa dibahas setelah paripurna dan dicoret. Ini malah mengirimkan APBD bukan hasil pembahasan. Dia menabrak semua," pungkasnya
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan mediasi APBD yang dilakukan di Kemendagri tadi pagi tidak menemukan hasil. "Sebab, Ahok tidak memiliki etika ketika menanyakan anak buahnya," katanya di Gedung DPRD DKI, Kamis (5/3/2015).
Saat itu, lanjutnya, Ahok meminta Wali Kota Jakarta Barat, Anas Efenddi perihal pengadaan Uninterruptable Power Suply (UPS) yang masuk dalam APBD 2015.
"Dia memaki-maki anak buahnya didepan khalayak. Itu suatu hal yang tidak beretika," tegasnya.
Mendengar ocehan Ahok, spontan sejumlah anggota DPRD DKI melakukan protes. Buntutnya, sidang mediasi yang tadinya mendnegarkan penutup dari Ahok pun bubar begitu saja.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menjelaskan, APBD DKI Jakarta hanya satu versi, yakni APBD hasil paripurna 27 Januari 2015 yang didalamnya ada UPS dan merupakan pembahasan antara SKPD dan Komisi di DPRD.
Sementara, yang dikirimkan Ahok ke Kemendagri bukanlah hasil pengesahan paripurna dan tidak pernah ada dalam pembahasan yang jelas diatur undang-undang. Artinya, Ahok telah melanggar undang-undang.
Kemendagri, kata Pras diharapkan dapat segera mengambil keputusan penggunaan APBD 2015 yang disahkan pada Paripurna 2015 lalu.
"Soal isi kegiatan, apabila tidak disetujui bisa dibahas setelah paripurna dan dicoret. Ini malah mengirimkan APBD bukan hasil pembahasan. Dia menabrak semua," pungkasnya
(ysw)
