Sosialisasi Bantuan Rumah Minim
Kamis, 26 Februari 2015 - 11:53 WIB
Sosialisasi Bantuan Rumah Minim
A
A
A
SLEMAN - Program bantuan Berperan Aktif renovasi rumah warga Sleman yang tidak layak huni minim sosialisasi. Buktinya, masih banyak program yang kurang maksimal karena tidak menyasar semua kecamatan.
Bahkan proposal yang masuk kurang dari 10%. Contohnya pada tahun ini, dari sekitar 7.000 rumah yang tidak layak huni, yang mengajukan proposal renovasi hanya 358 rumah atau 5,1%. Kasi Perumahan Swadaya Bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP) Sleman, Achmad Subhan mengakui, sosialisasi program ini masih kurang.
Sehingga masih banyak rumah tidak layak huni yang belum terdata. Namun hal tersebut bukan tanpa sebab. Di antaranya karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM). Sebab untuk SDM hanya ada empat. Satu adalah dirinya, dan tiga staf. “Karena itu, kami minta partisipasi aktif dari masyarakat. Bila mengetahui ada rumah di wilayahnya tidak layak huni, mau melaporkan ke instansi kami. Semua laporan yang masuk akan kami tindak lanjuti,” kata Subhan di ruang kerjanya, kemarin.
Subhan menjelaskan, dari 17 kecamatan yang ada, empat di antaranya belum tercover yakni Kecamatan Ngempak, Ngaglik, Gamping, dan Moyudan. “Beberapa kecamatan yang belum pernah ada sosialisasi antara lain, Kecamatan Gamping dan Prambanan,” paparnya.
Meski demikian, Subhan mengungkapkan, secara kuantitas program ini meningkat signifikan. Pada tahun 2013 hanya ada 108 rumah dengan anggaran Rp1,1 miliar yang tersebar di 11 kecamatan, sedangkan tahun 2014 menjadi 358 rumah dengan anggaran Rp3,9 miliar yang tersebar I 13 kecamatan.
Menurut Subhan, proposal yang diajukan tersebut, tidak secara otomatis mendapatkan bantuan. Sebab masih perlu melakukan verifikasi baik untuk kondisi rumah maupun hal teknis lainnya, termasuk apakah sudah mendapatkan bantuan dari instansi lain untuk program yang sama atau belum. Hal ini agar tidak dobel bantuan. Untuk yang sudah mendapat akan dicoret.
“Bila semua sudah clear nantinya mendapatkan surat keputusan (SK) bupati untuk rumah yang mendapatkan bantuan renovasi,” katanya. Subhan menambahkan untuk kepentingan tersebut, akan ada tim pendamping masyarakat (TPM), yang terdiri dari tim teknis dan sosial. Untuk bantuan sendiri, maksimal setiap rumah akan menerima dana Rp11 juta. Dana tersebut langsung akan dikirimkan pemkab melalu rekening BPD pemilik rumah.
“Namun program ini sifatnya hanya stimulan dan yang lebih penting adalah pemberdayaan masyarakat,” katanya. Warga Dusun Kwayuhan, Desa Sendangmulyo, Kecamatan Minggir, Sleman, Samidi, 75, mengaku sejak tertimpa pohon kelapa dan sengon yang tumbang akibat angin kencang pada bagian depan tahun lalu, hingga sekarang belum diperbaiki.
Sebab tidak memiliki biaya untuk renovasi. Bagian depan rumah yang rusak itu hanya ditutupi terpal sebagai atap sementara. Untuk tempat tinggal menempati bagian belakang, itu pun kondisinya juga sudah rapuh. Terbukti saat hujan kemarin, akhirnya ambruk.
Priyo setyawan
Bahkan proposal yang masuk kurang dari 10%. Contohnya pada tahun ini, dari sekitar 7.000 rumah yang tidak layak huni, yang mengajukan proposal renovasi hanya 358 rumah atau 5,1%. Kasi Perumahan Swadaya Bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP) Sleman, Achmad Subhan mengakui, sosialisasi program ini masih kurang.
Sehingga masih banyak rumah tidak layak huni yang belum terdata. Namun hal tersebut bukan tanpa sebab. Di antaranya karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM). Sebab untuk SDM hanya ada empat. Satu adalah dirinya, dan tiga staf. “Karena itu, kami minta partisipasi aktif dari masyarakat. Bila mengetahui ada rumah di wilayahnya tidak layak huni, mau melaporkan ke instansi kami. Semua laporan yang masuk akan kami tindak lanjuti,” kata Subhan di ruang kerjanya, kemarin.
Subhan menjelaskan, dari 17 kecamatan yang ada, empat di antaranya belum tercover yakni Kecamatan Ngempak, Ngaglik, Gamping, dan Moyudan. “Beberapa kecamatan yang belum pernah ada sosialisasi antara lain, Kecamatan Gamping dan Prambanan,” paparnya.
Meski demikian, Subhan mengungkapkan, secara kuantitas program ini meningkat signifikan. Pada tahun 2013 hanya ada 108 rumah dengan anggaran Rp1,1 miliar yang tersebar di 11 kecamatan, sedangkan tahun 2014 menjadi 358 rumah dengan anggaran Rp3,9 miliar yang tersebar I 13 kecamatan.
Menurut Subhan, proposal yang diajukan tersebut, tidak secara otomatis mendapatkan bantuan. Sebab masih perlu melakukan verifikasi baik untuk kondisi rumah maupun hal teknis lainnya, termasuk apakah sudah mendapatkan bantuan dari instansi lain untuk program yang sama atau belum. Hal ini agar tidak dobel bantuan. Untuk yang sudah mendapat akan dicoret.
“Bila semua sudah clear nantinya mendapatkan surat keputusan (SK) bupati untuk rumah yang mendapatkan bantuan renovasi,” katanya. Subhan menambahkan untuk kepentingan tersebut, akan ada tim pendamping masyarakat (TPM), yang terdiri dari tim teknis dan sosial. Untuk bantuan sendiri, maksimal setiap rumah akan menerima dana Rp11 juta. Dana tersebut langsung akan dikirimkan pemkab melalu rekening BPD pemilik rumah.
“Namun program ini sifatnya hanya stimulan dan yang lebih penting adalah pemberdayaan masyarakat,” katanya. Warga Dusun Kwayuhan, Desa Sendangmulyo, Kecamatan Minggir, Sleman, Samidi, 75, mengaku sejak tertimpa pohon kelapa dan sengon yang tumbang akibat angin kencang pada bagian depan tahun lalu, hingga sekarang belum diperbaiki.
Sebab tidak memiliki biaya untuk renovasi. Bagian depan rumah yang rusak itu hanya ditutupi terpal sebagai atap sementara. Untuk tempat tinggal menempati bagian belakang, itu pun kondisinya juga sudah rapuh. Terbukti saat hujan kemarin, akhirnya ambruk.
Priyo setyawan
(bhr)
