Ribuan Nelayan Tegal Demo Menteri Susi

TEGAL - Ribuan nelayan di Kota Tegal berangkat ke Jakarta untuk menggelar demonstrasi memprotes kebijakan Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti, Rabu (25/2/2015), sore.

Wali Kota Tegal Siti Masitha memberikan dukungan dengan ikut melepas para nelayan yang berangkat ke Ibu Kota.

Para nelayan berangkat dengan menggunakan puluhan bus pariwisata. Mereka berkumpul di kompleks Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat sekitar pukul 15.00 WIB.

Di badan bus yang berjejer, nelayan memasang spanduk yang berisi tulisan bernada mengecam kebijakan yang dikeluarkan Susi Pudjiastuti. Di antaranya "Jangan Jadikan Kami Korban Eksperimen Gilamu", "Nelayan Juga Butuh Hidup", dan sejumlah tulisan beranda kecaman lain.

Di tengah-tengah persiapan pemberangkatan, Sitha sapaan akrab Siti Masitha, datang untuk ikut memberikan dukungan kepada para nelayan.

Selain menyampaikan pidato singkat, Sitha, juga menyempatkan untuk masuk ke salah satu bus untuk menyapa para nelayan yang sudah duduk di dalam bus.

"Saya khusus datang untuk melepas nelayan untuk menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat. Hati-hati di jalan, semoga bisa segera bertemu dan menyampaikan aspirasi," kata Sitha.

Sitha meminta para nelayan untuk tidak bertindak anarkhistis dan melawan hukum dalam menyampaikan aspirasi. Sebab para nelayan juga membawa nama Kota Tegal selama berada di Jakarta. "Sampaikan aspirasi dengan santun," ujar dia.

Koordinator dan salah satu tokoh nelayan Kota Tegal Tambari mengatakan, para nelayan yang ikut melakukan unjuk rasa diangkut menggunakan 43 bus. "Kami akan bergabung dengan nelayan dari daerah lain yang juga berangkat ke Jakarta hari ini. Total ada 290 bus," katanya Rabu (25/2/2015).

Menurut Tambari, sasaran aksi unjuk rasa adalah kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Istana Negara.

Nelayan akan berupaya agar bisa bertemu langsung dengan Menteri Susi Pudjiastuti. "Kami akan bertemu dengan nelayan daerah lain di Istiqlal, setelah itu jalan kaki ke Istana dan kantor Menteri Kelautan dan Perikanan," terangnya.

Sedangkan tuntutan yang akan disuarakan adalah pencabutan Permen Nomor 2 tahun 2015 yang melarang penggunaan alat tangkap jenis cantrang, serta kebijakan pelarangan kapal di atas 30 gross ton menggunakan solar bersubsidi.

"Kami minta pemerintah mencabut Permen Nomor 2 dan larangan membeli solar subsidi atau menggantinya dengan peraturan yang pro nelayan," tandas dia.

Tambari menegaskan, Permen Nomor 2 Tahun 2015 sangat merugikan nelayan karena sebagian besar nelayan di Jawa Tengah, khususnya di wilayah pantura menggunakan alat tangkap jenis cantrang.

Begitu juga dengan kebijakan larangan penggunaan solar subsidi bagi kapal berukuran di atas 30 GT.

"Kapal-kapal nelayan di Tegal dan juga daerah lain di pantura menggunakan sistem bagi hasil, tidak seperti kapal industri. Kalau kami dilarang menggunakan solar subsidi, maka akan terjadi pengangguran besar-besaran karena banyak kapal yang terpaksa tidak melaut," ucapnya.