Kasus Jual Beli Proyek Jalan Dilaporkan ke Polda Jabar dan KPK
Kasus Jual Beli Proyek Jalan Dilaporkan ke Polda Jabar dan KPK
A
A
A
BANDUNG - Praktik jual-beli proyek jalan di Kabupaten Bogor yang diduga kuat melibatkan sejumlah pejabat teras di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor bakal dilaporkan ke Polda Jawa Barat dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Saat ini tim yang hendak melaporkannya ke Polda Jawa Barat tengah mengambil sejumlah foto sampel jalan yang diperjualbelikan atau disubkontrakan karena jalan tersebut telah mengalami kerusakan.
Kerusakan berupa cor yang retak-retak dan aspal yang berlubang. Kerusakan ini dimungkinkan karena proyek tersebut telah diambil terlebih dahulu untungnya oleh sejumlah kontraktor senilai beberapa persen yang bekerja sama dengan pejabat di DBMP Kabupaten Bogor.
Biasanya mereka memotong sebesar 10% atas nilai kontrak. Mereka tentunya akan bermain dispesifikasi barang baik pelapis aspal maupun cor sehingga dapat berakibat kepada buruknya kualitas jalan yang dibangun atau direhabilitasi.
"Sekarang saja sudah bisa kelihatan apalagi satu atau dua bulan lagi proyek-proyek yang disubkontrakan akan mengalami kerusakan, " timpal Kadri salah satu anggota masyarakat yang geram melihat praktik korupsi di dinas yang dipimpin oleh E Wardani ini.
"Kita sudah ambil gambar dibeberapa titik sekarang sedang menyusun surat administrasi untuk pelaporan ke Unit II Tipikor Polda Jawa Barat biar kasusnya segera ditangani dan pejabat Pemkab Bogor yang terlibat segera ditangkap, " kata pria bertubuh besar ini kepada Sindonews.com. Rabu (11/2/2015).
Menurut dia, permainan ini tentunya diketahui oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan yang juga melibatkan anggota dewan atau bahkan pejabat yang lebih tinggi, kantor lelang dan lain sebagainya.
"Ini ibarat lingkaran setan semua bermain, Karenanya pemeriksaan oleh Polda atau KPK nantinya harus fair, karena melibatkan semua pihak," tukas dia.
Sementara itu sumber Sindonews.com mensinyalir sejumlah proyek diatas Rp1 miliar baik proyek APBN maupun APBD Provinsi Jabar untuk proyek pengadaan jalan dan jembatan telah habis diplot untuk kalangan tertentu.
Terpisah sejumlah Koalisi LSM terdiri dari Forum Mahasiswa Bogor dan Pergerakan Rakyat Bogor (PRB) berencana melakukan konsultasi ke bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK pada Jumat (13/2/2015) mengenai rencana pelaporan ke lembaga antirasuah ini agar datanya valid dan dapat digunakan dalam penyelidikan kasusnya.
Sebelumnya Kabag Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha kepada Sindonews memberitakan atensi kepada warga untuk melaporkan adanya dugaan korupsi dalam jual beli proyek jalan di Kabupaten Bogor yang dikelola DBMP Kabupaten Bogor.
"Silahkan saja laporkan kasusnya ke bagian pengaduan masyarakat KPK nanti kita akan telaah terlebih dahulu informasinya. Kalau lengkap bisa dijadikan bahan penyelidikan atau bisa disupervisi kepada pihak Polda Jawa Barat," kata Priharsa.
Hingga berita ini diturunkan Kepala Dinas Bina Marga Pengairan Kabupaten Bogor E Wardani yang dianggap bertanggung jawab terhadap adanya dugaan jual beli proyek ini tidak menjawab SMS yang dilayangkan Sindonews.com sejak beberapa waktu lalu.
Saat ini tim yang hendak melaporkannya ke Polda Jawa Barat tengah mengambil sejumlah foto sampel jalan yang diperjualbelikan atau disubkontrakan karena jalan tersebut telah mengalami kerusakan.
Kerusakan berupa cor yang retak-retak dan aspal yang berlubang. Kerusakan ini dimungkinkan karena proyek tersebut telah diambil terlebih dahulu untungnya oleh sejumlah kontraktor senilai beberapa persen yang bekerja sama dengan pejabat di DBMP Kabupaten Bogor.
Biasanya mereka memotong sebesar 10% atas nilai kontrak. Mereka tentunya akan bermain dispesifikasi barang baik pelapis aspal maupun cor sehingga dapat berakibat kepada buruknya kualitas jalan yang dibangun atau direhabilitasi.
"Sekarang saja sudah bisa kelihatan apalagi satu atau dua bulan lagi proyek-proyek yang disubkontrakan akan mengalami kerusakan, " timpal Kadri salah satu anggota masyarakat yang geram melihat praktik korupsi di dinas yang dipimpin oleh E Wardani ini.
"Kita sudah ambil gambar dibeberapa titik sekarang sedang menyusun surat administrasi untuk pelaporan ke Unit II Tipikor Polda Jawa Barat biar kasusnya segera ditangani dan pejabat Pemkab Bogor yang terlibat segera ditangkap, " kata pria bertubuh besar ini kepada Sindonews.com. Rabu (11/2/2015).
Menurut dia, permainan ini tentunya diketahui oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan yang juga melibatkan anggota dewan atau bahkan pejabat yang lebih tinggi, kantor lelang dan lain sebagainya.
"Ini ibarat lingkaran setan semua bermain, Karenanya pemeriksaan oleh Polda atau KPK nantinya harus fair, karena melibatkan semua pihak," tukas dia.
Sementara itu sumber Sindonews.com mensinyalir sejumlah proyek diatas Rp1 miliar baik proyek APBN maupun APBD Provinsi Jabar untuk proyek pengadaan jalan dan jembatan telah habis diplot untuk kalangan tertentu.
Terpisah sejumlah Koalisi LSM terdiri dari Forum Mahasiswa Bogor dan Pergerakan Rakyat Bogor (PRB) berencana melakukan konsultasi ke bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK pada Jumat (13/2/2015) mengenai rencana pelaporan ke lembaga antirasuah ini agar datanya valid dan dapat digunakan dalam penyelidikan kasusnya.
Sebelumnya Kabag Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha kepada Sindonews memberitakan atensi kepada warga untuk melaporkan adanya dugaan korupsi dalam jual beli proyek jalan di Kabupaten Bogor yang dikelola DBMP Kabupaten Bogor.
"Silahkan saja laporkan kasusnya ke bagian pengaduan masyarakat KPK nanti kita akan telaah terlebih dahulu informasinya. Kalau lengkap bisa dijadikan bahan penyelidikan atau bisa disupervisi kepada pihak Polda Jawa Barat," kata Priharsa.
Hingga berita ini diturunkan Kepala Dinas Bina Marga Pengairan Kabupaten Bogor E Wardani yang dianggap bertanggung jawab terhadap adanya dugaan jual beli proyek ini tidak menjawab SMS yang dilayangkan Sindonews.com sejak beberapa waktu lalu.
(sms)
Explore More