Warga Jadi Korban Mafia Tanah
Warga Jadi Korban Mafia Tanah
A
A
A
MUARABELITI - Puluhan masyarakat Trans Bansos, Desa Pelawe, Kecamatan BTS Ulu Cecar berunjuk rasa di Kantor DPRD Musi Rawas (Mura), kemarin.
Warga menolak semua kesepakatan yang dilakukan pihak PT Perkebunan Hasil Musi Lestari (PHML) dan meminta pihak perusahaan mengembalikan lahan Trans Bansos seluas 530 hektare beserta tanah Tempat Pemakaman Umun (TPU). Dengan sejumlah atribut dan sepanduk yang berisikan pe nolakan penyerobotan tanah Trans Bansos.
Puluhan warga yang mendapatkan bantuan tanah trans sosial seluas 530 hektar dari pemerintah pusat ini, mengaku telah menjadi korban mafia tanah. “Kembalikan tanah kami, kami gerah kenapa tanah kami dimasukkan ke dalam lahan HGU milik perusahaan. Padahal, ini lahan hibah dari pemerintah pusat untuk relokasi masyarakat yang terkena musibah banjir,” kata perwakilan warga Zulkipli Lubis saat melakukan orasi di depan gedung DPRD Kabupaten Mura.
Selain itu dalam aksinya, warga berharap, anggota Dewan Mura memanggil kepala PT PHML dan dewan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mura segera turun ke lapangan melihat langsung kondisi masyarakat, dan mencabut izin HGU milik PT PHML karena menyalahi aturan. “Kami tidak akan pulang dengan membawa harapan palsu, semenjak 1996 kami telah menggelar demo seperti ini hingga sekarang. Tapi kami tidak pernah mendapatkan kejelasannya,” tegasnya.
Sementara, Koordinator Lapangan Herman Sawiran juga menegaskan bahwa dewan harus bertindak bukan hanya duduk dan berjanji ketika masa pencalonan. Bahkan, sebelumnya pihak Pemkab Mura melalui Asisten I telah memfasilitasi masyarakat dengan pihak PT PHML pada 2014 lalu menyelesaikan konflik ini.
Bahkan ada beberapa kesepakatan bahwa pihak PT PHML dituntut melaksanakan beberapa poin penting. Yakni, mengembalikan tanah milik warga yang termasuk HGU, menyediakan lahan guna TPU, merealisasikan dana Corpo rate Social Responsbility (CSR) terhadap masyarakat. Namun, warga merasa pihak perusahaan belum sama sekali melaksanakan hal tersebut. “Kami minta segera diselesaikan jangan hanya janji-janji palsu di masyarakat,” kata Herman.
Sementara itu, Ketua DPRD Mura Yudi Pratama mengatakan, pihaknya berjanji segera memanggil seluruh dinas terkait beserta pihak PT PHML. “Kami janji selesaikan masalah ini, kami akan pertanyakan kenapa pihak perusahaan belum merealisasikan kesepakatan tersebut,” tegas Yudi.
Politisi PDIP menambahkan, pihaknya akan meninjau langsung lokasi konflik masyarakat tersebut sehingga dapat mengambil tindakan secara cepat dan tepat. “Nanti, ini akan kami siapkan tim khusus yang dibahas oleh komisi I. Kami harapkan ada perwakilan yang masuk untuk melakukan dialog dengan kami,” pungkasnya.
Hengky Chandra Agoes
Warga menolak semua kesepakatan yang dilakukan pihak PT Perkebunan Hasil Musi Lestari (PHML) dan meminta pihak perusahaan mengembalikan lahan Trans Bansos seluas 530 hektare beserta tanah Tempat Pemakaman Umun (TPU). Dengan sejumlah atribut dan sepanduk yang berisikan pe nolakan penyerobotan tanah Trans Bansos.
Puluhan warga yang mendapatkan bantuan tanah trans sosial seluas 530 hektar dari pemerintah pusat ini, mengaku telah menjadi korban mafia tanah. “Kembalikan tanah kami, kami gerah kenapa tanah kami dimasukkan ke dalam lahan HGU milik perusahaan. Padahal, ini lahan hibah dari pemerintah pusat untuk relokasi masyarakat yang terkena musibah banjir,” kata perwakilan warga Zulkipli Lubis saat melakukan orasi di depan gedung DPRD Kabupaten Mura.
Selain itu dalam aksinya, warga berharap, anggota Dewan Mura memanggil kepala PT PHML dan dewan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mura segera turun ke lapangan melihat langsung kondisi masyarakat, dan mencabut izin HGU milik PT PHML karena menyalahi aturan. “Kami tidak akan pulang dengan membawa harapan palsu, semenjak 1996 kami telah menggelar demo seperti ini hingga sekarang. Tapi kami tidak pernah mendapatkan kejelasannya,” tegasnya.
Sementara, Koordinator Lapangan Herman Sawiran juga menegaskan bahwa dewan harus bertindak bukan hanya duduk dan berjanji ketika masa pencalonan. Bahkan, sebelumnya pihak Pemkab Mura melalui Asisten I telah memfasilitasi masyarakat dengan pihak PT PHML pada 2014 lalu menyelesaikan konflik ini.
Bahkan ada beberapa kesepakatan bahwa pihak PT PHML dituntut melaksanakan beberapa poin penting. Yakni, mengembalikan tanah milik warga yang termasuk HGU, menyediakan lahan guna TPU, merealisasikan dana Corpo rate Social Responsbility (CSR) terhadap masyarakat. Namun, warga merasa pihak perusahaan belum sama sekali melaksanakan hal tersebut. “Kami minta segera diselesaikan jangan hanya janji-janji palsu di masyarakat,” kata Herman.
Sementara itu, Ketua DPRD Mura Yudi Pratama mengatakan, pihaknya berjanji segera memanggil seluruh dinas terkait beserta pihak PT PHML. “Kami janji selesaikan masalah ini, kami akan pertanyakan kenapa pihak perusahaan belum merealisasikan kesepakatan tersebut,” tegas Yudi.
Politisi PDIP menambahkan, pihaknya akan meninjau langsung lokasi konflik masyarakat tersebut sehingga dapat mengambil tindakan secara cepat dan tepat. “Nanti, ini akan kami siapkan tim khusus yang dibahas oleh komisi I. Kami harapkan ada perwakilan yang masuk untuk melakukan dialog dengan kami,” pungkasnya.
Hengky Chandra Agoes
(ftr)
Explore More