Tim 9: Presiden Cari Momen yang Tepat

YOGYAKARTA - Seusai menerima rekomendasi Tim 9 terkait penyelesaian persoalan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia atau Polri, hingga saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memberi keputusan apa pun.

Namun, Tim 9 menyatakan kepercayaannya bahwa Jokowi hanya mencari momen tepat. “Kami tinggal menunggu saja apa keputusan Presiden nanti. Kami percaya Presiden cuma ingin mencari momentum tepat untuk mengeluarkan keputusan. Harapannya, Jokowi bisa bertindak tepat sesuai keinginan rakyat,” ungkap Ketua Tim 9 Syafii Maarif di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) seusai deklarasi pernyataan sikap Forum Rektor Indonesia terkait ancaman krisis kebangsaan, kemarin.

Pria yang akrab disapa Buya ini menuturkan tekanan dari berbagai pihak pasti dialami Jokowi. Bahkan, sejak persoalan KPK dan Polri tersebut dimulai. Tetapi, itu hal yang biasa karena mantan Ketua PP Muhammadiyah ini yakin, Jokowi merupakan orang cerdas pilihan rakyat yang bisa mengatasi segala macam tekanan.

Terkait isu penyadapan yang dilakukan oknum tertentu pada anggota Tim 9, Buya mengaku tidak tahu hal itu. Dia tidak terlalu memedulikan walaupun jika isu penyadapan tersebut benar. “Kalau memang ada penyadapan biarkan saja. Kenapa harus takut? Toh pekerjaan kami ini tujuannya positif,” katanya.

Menanggapi tidak datangnya calon kapolri Komjen Pol Budi Gunawan (BG) saat dipanggil untuk pemeriksaan sebagai tersangka rekening gendut, Buya mengatakan, hal itu tidak bisa dibenarkan. “Sebagai aparat penegak hukum, taatlah pada hukum. BW (Bambang Widjojanto) saja datang saat dipanggil secara resmi, kenapa dia (BG) tidak mau,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Tim 9 Hikmahanto Juwono mengatakan, sebagai tim konsultatif yang ditunjuk langsung Presiden, Tim 9 sudah memberikan masukan. Hanya keputusan akhir akan tetap berada di tangan Presiden. Dia hanya meminta agar rakyat bisa percaya dan tidak memandang rendah kecerdasan Presiden. “Saat ini mari kita beri ruang pada Presiden. Pasti akan ada saatnya nanti Presiden mem berikan keputusan terbaiknya,” ujar Hikmahanto.

Terkait rekomendasi yang diajukan Tim 9 kepada Jokowi, Hikmahanto mengaku perlu upaya penghentian segala bentuk kriminalisasi menjadi salah satunya. “Selanjutnya, kami juga akan terus memonitori proses pra peradilan BW. Hal ini bukan berkaitan dengan dicabutnya status tersangka BW, tapi lebih pada tindakan penangkapan tidak sah yang diterima BW. Kami juga akan memantau Komisi Yudisial,” kata pakar hukum dari Universitas Indonesia ini.

Pada kesempatan sama, Direktur Pusat Kajian Anti-Korupsi (Pukat) UGM Zainal Arifin Mochtar mengibaratkan kondisi Presiden Jokowi seperti sebuah mobil baru yang masih memiliki mesin prima, namun tidak bisa jalan karena rodanya dikunci.

“Saya rasa Presiden tidak perlu takut. Kalau memang ingin bertindak, ya bertindak saja. Mau keluar, ya keluar saja. Jangan pernah takut akan isu-isu adanya pemakzulan atau impeachment. Saya pastikan banyak orang penting, guru besar, dan ilmuwan yang akan berdiri mendukung,” ungkapnya.

Sikap Rektor

Forum Rektor Indonesia (FRI) menyatakan sikap atas keprihatinan para akademisi nasional terhadap stagnasi kenegaraan akibat tarik menarik antarpartai politik, penegak hukum, dan kekuatan politik, yang juga mengintervensi Presiden. Para akademisi khawatir jika persoalan bangsa yang terja di justru mampu mengarahkan bangsa pada kemunduran demokrasi.

“Karena itu, kami menyatakan sikap mendukung sepenuhnya janji Presiden agar terikat oleh konstitusi dan kepentingan rakyat. Kami juga menyerukan hal ini pada seluruh komponen bangsa agar tidak mengganggu kepemimpinan nasional dan memberikan keleluasaan pada Presiden untuk mengambil tindakan mandiri,” kata Guru Besar Ilmu Politik dan Pemerintahan UGM Prof Dr Mohammad Mohtar Masoed saat membacakan pernyataan sikap.

Ratih Keswara