KSAL Siapkan Enam Pangkalan Penyanggah Perbatasan
A
A
A
SURABAYA - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Madya TNI Ade Supandi menyatakan, pihaknya menyiapkan enam pangkalan penyanggah di kawasan perbatasan guna mendukung kebijakan poros maritim.
“Selain pangkalan utama TNI AL (Lantamal), kami juga membangun pangkalan penyanggah di wilayah perbatasan,” katanya setelah membuka tiga acara strategis yang diikuti 541 pamenpati TNI AL di Grha Samudera Bumimoro (GSB) Surabaya, kemarin.
Disela Apel Komandan Satuan (AKS) Tahun 2015, Olah Yudha Renstra TNI AL Tahun 2016, dan Workshop Penegakan Hukum di Laut (26-28 Januari), dia menjelaskan, enam pangkalan penyanggah itu terdiri dari tiga pangkalan di wilayah Armabar dan tiga pangkalan di wilayah Armatim.
“Keenam pangkalan penyanggah itu akan dibangun di Jakarta, Sumatera, dan Tanjungpinang, untuk wilayah barat, lalu di Sulut, Palu, dan NTT untuk wilayah timur, sehingga kalau ada kasus illegal fishing di timur, misalnya, tidak harus ditangani jajaran TNI AL dari Surabaya,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga akan meningkatkan jumlah alutsista secara bertahap di antaranya penambahan kapal patroli cepat PC-60 yang bisa dirancang di dalam negeri. “Kita sudah memiliki delapan kapal patroli cepat, tapi kita proyeksikan 44 kapal patroli cepat karena idealnya, kita memang harus memiliki 40-60 kapal patroli cepat untuk menekan tindak pidana illegal fishing . Kalau illegal fishing dapat ditekan maka jumlah ikan akan meningkat sehingga menguntungkan nelayan dan industri perikanan,” tuturnya.
Namun, kapal patroli cepat itu bukan kapal patroli untuk pangkalan, melainkan kapal patroli siap di lapangan sehingga membutuhkan anggaran bahan bakar karena itu pengadaannya harus bertahap. Selain kapal patroli untuk operasi illegal fishing , TNI AL juga memperkuat alutsista untuk bantuan penanganan bencana alam.
Rencananya “salvage” atau kapal SAR yang canggih buatan Prancis akan tiba di Indonesia pada Februari 2015. “Sayang sekali, kapal SAR dari Prancis itu tidak datang saat kita menangani jatuhnya pesawat Air- Asia, padahal kapal itu memiliki peralatan SAR yang canggih,” ucapnya.
KSAL juga akan memperkuat ketahanan pangan nasional dari sektor maritim. Untuk memperkuat itu, anggota TNI AL akan terjun ke wilayah teritorial di tengah masyarakat. Mereka akan bercocok tanam dan mengerek produktivitas tanaman pangan. “Aster KSAL akan menerapkan di lapangan, memberikan pembinaan kemaritiman untuk ketahanan pangan dari sektor laut,” katanya.
Menurut Ade, pihaknya juga mendorong peningkatan industri perikanan. Artinya, ikanyang ditangkap akan langsung diolah di pabrik berada tak jauh dari pantai. “Kami (TNI AL) juga akan memberikan kontribusi dalam peningkatan transportasi laut, khususnya di wilayah Indonesia timur. Ini program kerja nonmiliter,” kata jenderal bintang tiga ini.
Untuk program bidang militer, kata dia, pihaknya akan mendorong peningkatan kinerja prajurit seiring keberadaan tunjangan kinerja. “Tunjangan kinerja naik konsekuensinya kinerja harus ditingkatkan juga. Output , tingkatkan kinerja dengan baik,” ujarnya.
Pada AKS disampaikan kebijakan pemerintah terkait pembangunan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia oleh Menko Bidang Kemaritiman Dwisuryo Indroyono Soesilo. Penyampaian kebijakan ini berlangsung tertutup. Sejumlah pemateri lain juga hadir.
Seusai menyampaikan materi dalam AKS, Menko Kemaritiman mengatakan, Indonesia memiliki potensi besar dalam kemaritiman dengan dasar komponen kemaritiman besar, di antaranya sumber daya manusia yang handal, kreatif dan inovatif, dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta wawasan budaya bahari yang kuat.
“Saya percaya, yang terbaik dalam membangun kekuatan maritim adalah dengan kekuatan sendiri. Mendayagunakan SDM sendiri, salah satunya dimulai dari sini (Akademi Angkatan Laut),” ujar Direktur Sumber daya Perikanan dan Akuakultur Organisasi Pangan Sedunia (FAO) ini.
Soeprayitno
“Selain pangkalan utama TNI AL (Lantamal), kami juga membangun pangkalan penyanggah di wilayah perbatasan,” katanya setelah membuka tiga acara strategis yang diikuti 541 pamenpati TNI AL di Grha Samudera Bumimoro (GSB) Surabaya, kemarin.
Disela Apel Komandan Satuan (AKS) Tahun 2015, Olah Yudha Renstra TNI AL Tahun 2016, dan Workshop Penegakan Hukum di Laut (26-28 Januari), dia menjelaskan, enam pangkalan penyanggah itu terdiri dari tiga pangkalan di wilayah Armabar dan tiga pangkalan di wilayah Armatim.
“Keenam pangkalan penyanggah itu akan dibangun di Jakarta, Sumatera, dan Tanjungpinang, untuk wilayah barat, lalu di Sulut, Palu, dan NTT untuk wilayah timur, sehingga kalau ada kasus illegal fishing di timur, misalnya, tidak harus ditangani jajaran TNI AL dari Surabaya,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga akan meningkatkan jumlah alutsista secara bertahap di antaranya penambahan kapal patroli cepat PC-60 yang bisa dirancang di dalam negeri. “Kita sudah memiliki delapan kapal patroli cepat, tapi kita proyeksikan 44 kapal patroli cepat karena idealnya, kita memang harus memiliki 40-60 kapal patroli cepat untuk menekan tindak pidana illegal fishing . Kalau illegal fishing dapat ditekan maka jumlah ikan akan meningkat sehingga menguntungkan nelayan dan industri perikanan,” tuturnya.
Namun, kapal patroli cepat itu bukan kapal patroli untuk pangkalan, melainkan kapal patroli siap di lapangan sehingga membutuhkan anggaran bahan bakar karena itu pengadaannya harus bertahap. Selain kapal patroli untuk operasi illegal fishing , TNI AL juga memperkuat alutsista untuk bantuan penanganan bencana alam.
Rencananya “salvage” atau kapal SAR yang canggih buatan Prancis akan tiba di Indonesia pada Februari 2015. “Sayang sekali, kapal SAR dari Prancis itu tidak datang saat kita menangani jatuhnya pesawat Air- Asia, padahal kapal itu memiliki peralatan SAR yang canggih,” ucapnya.
KSAL juga akan memperkuat ketahanan pangan nasional dari sektor maritim. Untuk memperkuat itu, anggota TNI AL akan terjun ke wilayah teritorial di tengah masyarakat. Mereka akan bercocok tanam dan mengerek produktivitas tanaman pangan. “Aster KSAL akan menerapkan di lapangan, memberikan pembinaan kemaritiman untuk ketahanan pangan dari sektor laut,” katanya.
Menurut Ade, pihaknya juga mendorong peningkatan industri perikanan. Artinya, ikanyang ditangkap akan langsung diolah di pabrik berada tak jauh dari pantai. “Kami (TNI AL) juga akan memberikan kontribusi dalam peningkatan transportasi laut, khususnya di wilayah Indonesia timur. Ini program kerja nonmiliter,” kata jenderal bintang tiga ini.
Untuk program bidang militer, kata dia, pihaknya akan mendorong peningkatan kinerja prajurit seiring keberadaan tunjangan kinerja. “Tunjangan kinerja naik konsekuensinya kinerja harus ditingkatkan juga. Output , tingkatkan kinerja dengan baik,” ujarnya.
Pada AKS disampaikan kebijakan pemerintah terkait pembangunan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia oleh Menko Bidang Kemaritiman Dwisuryo Indroyono Soesilo. Penyampaian kebijakan ini berlangsung tertutup. Sejumlah pemateri lain juga hadir.
Seusai menyampaikan materi dalam AKS, Menko Kemaritiman mengatakan, Indonesia memiliki potensi besar dalam kemaritiman dengan dasar komponen kemaritiman besar, di antaranya sumber daya manusia yang handal, kreatif dan inovatif, dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta wawasan budaya bahari yang kuat.
“Saya percaya, yang terbaik dalam membangun kekuatan maritim adalah dengan kekuatan sendiri. Mendayagunakan SDM sendiri, salah satunya dimulai dari sini (Akademi Angkatan Laut),” ujar Direktur Sumber daya Perikanan dan Akuakultur Organisasi Pangan Sedunia (FAO) ini.
Soeprayitno
(ftr)