Tolak Pelemahan Pemberantasan Korupsi
Selasa, 27 Januari 2015 - 10:56 WIB
Tolak Pelemahan Pemberantasan Korupsi
A
A
A
MALANG - Puluhan aktivis dan masyarakat di wilayah Malang Raya menggelar mimbar bebas menolak pelemahan pemberantasan korupsi.
Massa tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Korupsi itu membuat pernyataan bersama di Bundaran Jalan Simpang Balapan, Kota Malang. Koordinator aksi, Inamul Mustofa menyatakan, seluruh elemen masyarakat harus tergerak menyelamatkan upaya pemberantasan korupsi yang tersandung akibat konflik antara dua institusi penegak hukum, yakni Polisi Republik Indonesia (Polri) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Konflik KPK-Polri, kata dia, akan semakin melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. ”Kalau konflik ini terus berlanjut, maka para koruptor akan semakin bertepuk tangan, karena dapat dengan leluasa melakukan penggarongan uang rakyat,” katanya.
Melalui aksi ini, menurut Inamul, juga diserukan pernyataan sikap untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menindak tegas untuk menghentikan konflik yang terjadi dan menegaskan komitmennya nyata membersihkan institusi negara dari tindakan korupsi. Sementara perwakilan dari penyandang disabilitas, Damahuri menyatakan, tindakan korupsi yang selama ini dilakukan banyak kalangan, baik pejabat tinggi negara, kepala daerah, hingga elite partai politik, telah menyengsarakan rakyat.
Korupsi, menurutnya, merupakan kejahatan sangat kejam karena membunuh rakyat Indonesia melalui penghisapan uang negara. ”Kami menuntut Presiden Joko Widodo juga tegas menghukum para koruptor. Jangan hanya penjahat narkoba yang dihukum mati. Tetapi, para koruptor juga dihukum mati,” katanya.
Yuswantoro
Massa tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Korupsi itu membuat pernyataan bersama di Bundaran Jalan Simpang Balapan, Kota Malang. Koordinator aksi, Inamul Mustofa menyatakan, seluruh elemen masyarakat harus tergerak menyelamatkan upaya pemberantasan korupsi yang tersandung akibat konflik antara dua institusi penegak hukum, yakni Polisi Republik Indonesia (Polri) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Konflik KPK-Polri, kata dia, akan semakin melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. ”Kalau konflik ini terus berlanjut, maka para koruptor akan semakin bertepuk tangan, karena dapat dengan leluasa melakukan penggarongan uang rakyat,” katanya.
Melalui aksi ini, menurut Inamul, juga diserukan pernyataan sikap untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menindak tegas untuk menghentikan konflik yang terjadi dan menegaskan komitmennya nyata membersihkan institusi negara dari tindakan korupsi. Sementara perwakilan dari penyandang disabilitas, Damahuri menyatakan, tindakan korupsi yang selama ini dilakukan banyak kalangan, baik pejabat tinggi negara, kepala daerah, hingga elite partai politik, telah menyengsarakan rakyat.
Korupsi, menurutnya, merupakan kejahatan sangat kejam karena membunuh rakyat Indonesia melalui penghisapan uang negara. ”Kami menuntut Presiden Joko Widodo juga tegas menghukum para koruptor. Jangan hanya penjahat narkoba yang dihukum mati. Tetapi, para koruptor juga dihukum mati,” katanya.
Yuswantoro
(ftr)
